Jakarta –
Pemerintah didesak untuk tidak terburu -buru ke implementasi kebijakan ODOL (lebih dari pengisian dimensi). Spesialis Strategis Publik di Truvus Rahadianyah Truvus Rahadianyah dari universitas menilai bahwa implementasi kebijakan ini harus diikuti oleh peta rute yang jelas dan terintegrasi, sehingga domino tidak menyebabkan sektor dominan dan harga untuk produk.
“Alasan ini telah berulang kali disebutkan, tetapi itu tidak pernah terjadi karena pemerintah tidak memiliki solusi yang jelas,” kata Tubus kepada Jakarta pada hari Kamis (5/15/2025).
Menurutnya, kebijakan Zero Odol hanyalah alasan politik tanpa kesadaran khusus. Dia mengakui bahwa larangan truk ODOL penting untuk melindungi keselamatan lalu lintas dan infrastruktur. Namun, ia menekankan bahwa langkah ini harus mengikuti solusi nyata bagi organisasi pengusaha yang memiliki dampak langsung.
“Jika ODOL dihapuskan, apa yang harus dijawab: Apa yang ditransfer (transportasi)? Karena pasta gigi itu disebabkan oleh efisiensi.
Dia menambahkan, kenaikan biaya transportasi pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Oleh karena itu, pemerintah dipanggil untuk menyiapkan sistem kompensasi, seperti relaksasi pajak untuk industri yang dimaksud atau subsidi armada baru.
“Jangan biarkan pengusaha terus menjadi korban. Jika tidak ada perlindungan, maka masyarakat juga akan merasakan dampaknya,” lanjutnya.
Tubus juga mengkritik pendekatan pemerintah, yang dianggap hanya berfokus pada larangan, tanpa mempromosikan pilihan. Menurutnya, pemerintah dianggap sebagai cedera untuk menangani kompleksitas masalah ODOL yang telah berdiri selama bertahun -tahun.
“Tugas pemerintah tidak hanya dilarang, tetapi juga harus memberikan solusi yang sempurna dan diusulkan,” katanya.
Dia menyambut rencana untuk memberikan insentif yang telah meningkat dengan mengoordinasikan Menteri IPK Agus Harimarti Yudhoyono (AHY). Namun, Tubus menilai, insentif harus didasarkan pada banyak aspek dari kebijakan TKDN yang menenangkan untuk membeli barang dalam bahan baku bersubsidi untuk industri.
Dia juga menekankan pentingnya mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur jalan sesuai dengan kapasitas transportasi transportasi. Otoritas lokal dipanggil untuk mengoordinasikan pusat untuk memperluas jalan dan meningkatkan kapasitas poros tersulit (MST).
“Jalur transportasi tidak boleh difokuskan pada mobil pribadi. Ini harus menjadi cara khusus sebagai gambar infrastruktur,” katanya.
Selain infrastruktur, juga dianggap penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tubus menekankan bahwa masih ada banyak pengemudi truk dengan sedikit kapasitas. Dia mengusulkan pelatihan dan pengumpulan data sebagai bagian dari peta jalan jangka panjang.
Dia berpendapat bahwa semua kebijakan pada peta nol harus valid secara nasional dan tidak hanya di beberapa daerah seperti Jawa Barat. Menurutnya, tanpa perencanaan terintegrasi dan intervensi silang, kebijakan ini akan menyebabkan masalah baru.
“Jika kebijakan ini tidak berlaku secara nasional dan hanya sebagian, itu pasti tidak akan efektif. Itu harus salib dan sinergi regional,” kata Tubus.
Periksa juga video “MTI mendorong pemerintah untuk mengalahkan truk Odol dengan serius”:
(RRD/RRD)