Jakarta –
Read More : AC Milan Vs Venezia: Rossoneri Ganyang Jay Idzes Cs 4-0
Serangan ransomware berhasil melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN). Kelumpuhan PDN tampaknya berdampak pada penyedia jasa konstruksi.
Andy Lukman Nurudin, Ketua Pengurus Pusat Badan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPP GAPENSI) menyayangkan serangan siber terhadap pusat data nasional. Akibatnya, Sistem Informasi Pelayanan Konstruksi Terpadu (SIJKT) diblokir saat serangan siber terjadi.
“Dalam waktu 10 hari, terdapat 1.479 permohonan izin usaha dan 12.332 permohonan sertifikasi pekerja konstruksi yang ditangguhkan,” kata Andy dalam keterangan tertulis, Senin (7 Januari 2024).
Ia menambahkan, aplikasi e-save yang merupakan bagian dari SIJKT ini mencatat data pengalaman 10.527 entitas konstruksi dan 98.320 pekerja konstruksi profesional. Data empiris tersebut digunakan oleh APBN, APBD dan pengguna jasa swasta sebagai dasar persyaratan tender.
Hal ini menimbulkan efek domino yang berujung pada kegagalan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Diakuinya, dampak serangan siber juga berdampak pada penyedia jasa konstruksi yang mengandalkan soft License dan sertifikasi untuk beroperasi dan bersaing.
Ngomong-ngomong, sejak 20 Juni, PDN sudah tidak aktif. Selama lima tahun terakhir, seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi, mulai dari proses konsesi, pengadaan barang dan jasa, hingga pengolahan big data dalam pengambilan kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional, telah dilengkapi sepenuhnya dengan teknologi IT.
Dijelaskannya, Kementerian Pembangunan dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab dan pengguna jasa konstruksi, Badan OSS mengurus izin usaha, dan LPKPP mengatur dan mengendalikan pengadaan barang pemerintah. layanan Ketiganya menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien.
Namun dengan terbitnya kebijakan Satu Data Nasional, hanya Kementerian PUPR yang menghadirkan Sistem Informasi Terpadu Jasa Konstruksi (SIJKT) ke server PDN, dan portal PUPR, OSS, dan LKPP masih menggunakan cloud server. Apalagi, pemerintah berharap masalah ini bisa segera diatasi. Pasalnya, industri jasa konstruksi berbasis PDN.
“Kami pemerintah mengharapkan segera dilakukannya pemulihan data yang dibajak demi keberlangsungan dan pengembangan sektor jasa konstruksi,” imbuhnya.
(rd/rir)