Jakarta –
Kasus dugaan korupsi dari Pusat Data Nasional sementara (PDN) meledak ke permukaan di tengah metarologi Pusat Data Nasional (PDN) 1 pada 1 Juni 2025.
Untuk informasi, awalnya PDN 1 dioperasikan pada Agustus 2024.
Hampir setahun kemudian, sejumlah masalah PDN diselidiki oleh Kantor Kejaksaan Distrik Jakarta Pusat (Kearjagi) karena membuat negara kehilangan ratusan perhitungan. Sementara itu, penuntutan Jakarta Tengah telah menunjuk lima tersangka, salah satu jenderal whictor dari aptika kerterpro semual abriani pangerpan.
“Jadi ini mencerminkan pengalaman, itu harus ditunjukkan oleh Surabaya, jika manajer bukan hanya perusahaan, ini dilengkapi, semuanya baik -baik saja. Nah, itu adalah perusahaan besar.
Berdasarkan hal ini, pemerintah dalam kasus ini adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (CDDI) setelah waktu untuk mengendalikan PDN 1 sebelum nanti, itu akan menyebabkan masalah di masa depan.
“Menurut pendapat saya, kontrol komprehensif harus dilakukan yang sesuai untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan keamanan, baik dalam hal membeli barang, mereka tahu apa yang dipasang di Sikarang, saya mendengar bahwa ada banyak masalah di Sikarang, saya masih.
Proyek Sixurgang PDN dibangun sejak 2022 lebih tinggi dari wilayah sekitar. 15.994 m2. Pembangunan proyek diambil dari pinjaman dari pemerintah Prancis dengan seluruh EUR 164.679.680 dengan waktu kerja 24 bulan.
PNN Sikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 core, memori 200 terabyte, penyimpanan 40 petabytes, mekanik elektrik 20 mega watts pada opsi operasi yang optimal.
Setelah melalui berbagai hambatan, pemerintah menargetkan operasi National Data Center (PDN), yang akan dipimpin dari 1 Juni 2025. Keberadaan akan mempercepat transformasi digital sehubungan dengan data basis data yang aman, efektif dan transparan.
Keamanan terungkap setelah pertemuan di antara Menteri Komunikasi dan Digital (Mechamdiji) Mirtia Hophid dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (CONCRRATAS) Rachenat Pambed.
“PDN adalah fondasi penting untuk memperkuat ekosistem pemerintah digital. Kami bekerja dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Mirua dalam sebuah pernyataan (3/5/2025). Periksa video “Video dari SEMEL PEATHER PEDERSPAN Direktur -Umum Komunikasi dan Informasi Dugaan Korupsi” (AGT / RNS)