Jakarta –
Read More : Hashim Sebut Rencana Efisiensi Rp 326 T/Tahun, Hasilnya Bisa Dikelola Danantara
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik serangkaian anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto yang dikurangi secara signifikan. Anggota Fraksi PDIP DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan anggaran subsidi dan bantuan sosial (banso) telah dikurangi dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Belanja pemerintah dalam belanja RAPBN untuk kelompok penerima manfaat telah berkurang secara signifikan dibandingkan APBN 2024. Perkiraan belanja modal sebesar $148 miliar, belanja subsidi turun $4,8 triliun, belanja kesejahteraan turun $700 triliun, subsidi pupuk turun. Rp 6,45 triliun,” ujarnya pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang 2024-2025, Selasa (20/8/2024).
Sedangkan menurutnya, biaya pegawai justru meningkat sebesar 52,4 triliun dan pembayaran utang juga meningkat sebesar 53,9 triliun. Pihaknya berpesan, meski belanja pemerintah dikurangi secara signifikan, namun diharapkan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terpengaruh.
Ia mengatakan: “Pemerintah harus bisa memastikan bahwa pengurangan belanja pemerintah tidak mengurangi kesejahteraan masyarakat dan kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bantuan pupuk, dan lain-lain.”
Selain itu, PDIP juga mengkritisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada RAPBN 2025 yang diperkirakan Rp 16.100.
“Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 15.700/USD. Pemerintah menetapkannya sebesar Rp 16.100/USD pada tahun 2025,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah kembali pada Perjanjian Kerangka Ekonomi Makro dan Prinsip-Prinsip Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). “(Di KEM PPKF) kisaran nilai tukarnya Rp 15.300 hingga Rp 15.900/USD,” jelasnya.
Simak Video: Sri Molyani Sebut Makanan Bergizi Gratis Masuk Anggaran APBN 2025 Rp 71T
(ada/gambar)