Jakarta –
Korea Utara membuat banyak warganya melakukan kerja paksa yang berbahaya dan menjadi sasaran berbagai pelanggaran. Menurut laporan PBB, hal ini berkisar dari kerja paksa di penjara hingga pekerjaan resmi yang disponsori pemerintah.
Melansir Nikkei Asia, Kamis (18/7/2024), pemerintah Korea Utara mengirim warganya bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan mata uang asing.
Perekonomian Korea Utara berada di ambang kematian akibat beberapa sanksi yang dijatuhkan negara lain. Negara yang dipimpin Kim Jong-un ini kesulitan dalam perdagangan internasional dan impor komoditas penting seperti minyak.
Sanksi tersebut ditujukan untuk membatasi kemampuan Pyongyang dalam mengembangkan senjata berbahaya seperti senjata nuklir dan rudal balistik berdaya ledak tinggi.
“Laporan baru ini menegaskan bahwa kerja paksa masih menjadi masalah serius di Korea Utara,” kata Eleanor Fernandez, aktivis hak asasi manusia di Seoul, Korea Selatan, seperti dikutip Nikkei, Kamis (18/07/2024).
“Kerja paksa ini sangat menegangkan dan berdampak pada hampir semua orang,” tambah Fernandez.
Korea Utara tidak mengomentari laporan tersebut, melainkan mengkritik negara-negara yang mengkritik situasi hak asasi manusia di negaranya. Pemerintah Korea Utara melihat laporan tersebut sebagai upaya untuk mengganggu urusan negaranya.
Ia juga menuduh organisasi-organisasi seperti PBB melakukan korupsi dan mengatakan pelanggaran hak asasi manusia merajalela di negara-negara Barat. Laporan tersebut didasarkan pada 183 wawancara yang dilakukan antara tahun 2015 dan 2023 dengan pengungsi Korea Utara yang menderita atau menyaksikan kerja paksa.
Fernandez mengatakan warga Korea Utara terpaksa bekerja keras. Seringkali berada di sektor-sektor berbahaya tanpa bayaran, kebebasan memilih, kebebasan untuk pergi, keamanan, perawatan medis, waktu istirahat, tempat tinggal atau makanan yang memadai.
Seorang pria yang diwawancarai menggambarkan pekerjaannya di sebuah kelompok yang membuat bulu mata palsu dan pengait kalung logam. “Ada angka hariannya. Kalau tidak memenuhi angka hariannya, kami dipukuli dan dipotong makanannya,” jelasnya.
Awal tahun ini, investigasi yang dilakukan oleh Outlaw Ocean Project, yang diterbitkan di majalah The New Yorker, mengungkapkan bukti bahwa warga Korea Utara dikirim untuk bekerja di pabrik daging di Tiongkok.
Laporan tersebut menyatakan: “Banyak perusahaan di Tiongkok bergantung pada program kerja paksa Korea Utara, dan para pekerja ini menjadi sasaran pelecehan seperti pemukulan, pelecehan seksual, dan pencurian upah.
Program yang mengawasi urusan luar negeri ini juga terlibat dalam kegiatan yang mencakup pencucian uang dan kejahatan dunia maya untuk mengumpulkan uang guna pengembangan senjata Pyongyang. (adalah)