Jakarta –
Di era modern saat ini, Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital. Tantangan ini harus segera dihadapi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jika tidak, Indonesia akan berada dalam situasi darurat.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah meluncurkan publikasi kebijakan baru bertajuk “Prospek Cerah, Bayangan yang Masih Ada: Menuju Transformasi Digital yang Inklusif di Indonesia.”
Laporan ini menyoroti tiga tantangan penting yang, jika tidak diatasi, dapat memperburuk kesenjangan dan kesenjangan sosial di masa depan digital Indonesia. Ketiga tantangan tersebut antara lain kesenjangan digital, permasalahan terkait hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.
“Kita perlu mengatasi kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan memerangi polarisasi melalui transformasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Ketua Perwakilan UNDP di Indonesia, Norimasa Shimomura, Senin (11/11/2024) di Tribrata. Jakarta. .
Disampaikannya pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital semakin berkurang, perempuan lanjut usia dan masyarakat dengan pendidikan rendah masih menghadapi tantangan besar dalam memperoleh akses dan literasi digital.
“Kita harus memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.
UNDP menyatakan bahwa sejalan dengan upaya Indonesia untuk mencapai masa depan digital yang lebih inklusif dan adil, ketiga tantangan tersebut harus segera diatasi. Publikasi kebijakan ini memberikan serangkaian rekomendasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah hingga mitra pembangunan, lembaga pemikir, dan kelompok masyarakat sipil, untuk mengatasi dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut.
Rekomendasi yang disampaikan antara lain menjembatani kesenjangan akses digital di provinsi-provinsi timur Indonesia dan daerah tertinggal, menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis dengan menyediakan program literasi digital yang menyasar masyarakat marginal.
Selanjutnya, memberdayakan generasi muda dan masyarakat umum untuk memerangi misinformasi dan membentuk Indeks Inklusi Digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk akses digital, literasi, perlindungan data, dan kriteria lain yang memerlukan kolaborasi semua pihak yang berkepentingan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan visi pemerintah dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai inklusi digital. Ia mengatakan transformasi digital bukan sekedar pilihan. Menurutnya, inilah jalan menuju masa depan digital Indonesia.
“Indonesia telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui investasi besar-besaran di sektor teknologi dan informasi,” kata Nezar.
“Itulah sebabnya kami berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan ini. Namun tantangan masih tetap ada, terutama kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan,” lanjutnya.
Menanggapi laporan UNDP ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital. Simak Video “Video: Meutya Hafid Akui Gugup Saat Diminta Prabowo Diberantas Judol” (agt/agt)