Iacarta –
Read More : Pro Kontra Fenomena Naik Haji dengan Jalan Kaki
Pembela publik Indonesia di Indonesia akan meninjau dugaan administrasi pariwisata di Indonesia. Mereka menekankan pengembangan potensi wisata dan masalah peraturan yang ada.
“Kami memiliki banyak potensi pariwisata, tetapi banyak yang belum berkembang. Sangat disayangkan. Meskipun kami tahu, ada banyak masalah di industri ini,” kata anggota Antara RI. Senin (27/17/1/2024).
Dia menjelaskan bahwa masalah dalam industri pariwisata termasuk potensi pariwisata, yang tidak lagi dihancurkan, ke daerah dengan berbagai wisatawan pariwisata, tetapi tidak dieksplorasi dengan benar.
“Lalu, misalnya, ini adalah kelalaian karena infrastruktur yang terbatas dan rute transportasi, tetapi kapsul di Expoob. Itu memalukan,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan ada beberapa bidang prioritas pariwisata, tetapi belum dikembangkan sekarang.
“Faktanya, kami ingin tahu bahwa ada masalah yang terjadi sebagai peraturan di industri ini,” katanya.
Sementara itu, para pembela perwakilan Bali menekankan wisatawan asing yang memasuki pulau para dewa sejak Februari 2024, karena itu tidak optimal, aplikasi dan pertahanan mereka. Sejauh ini, tidak semua wisatawan asing yang memasuki Balkan patuh untuk membayar pengecualian yang diatur berdasarkan peraturan regional (kerugian) No 6 tahun 2023 untuk keakuratan wisatawan asing.
“Sejauh menyangkut kegunaannya, itu sebenarnya bisa berguna. Cara meningkatkan kualitas layanan wisata, ”kata pemimpin bek Indonesia Bali Nioman Sri Widhiyanti Sri, sebuah acara kopi yang disebut“ Pariwisata Budaya Layanan Balines untuk Turis Luar Negeri di Bali di Ombudsman, Denasar, Kamis (23/01).
“Hanya saja dia beroperasi tahun lalu. Tapi kita melihat bahwa pajak ini tidak efektif,” kata Sri.
Saya berharap bahwa penggunaan keberangkatan pada tahun 2025 bisa lebih efektif. Ini untuk mencocokkan tujuan dan memiliki keunggulan yang dapat dirasakan bersama, baik balin maupun wisatawan yang datang ke Bali.
“Ini pada dasarnya adalah potensi besar. Jika Anda bekerja dengan baik dalam hal keuntungannya, itu dapat membantu sebagai layanan,” kata seorang wanita yang lahir di Cimahi, Jawa Barat.
SRI juga menekankan penggunaan kunjungan wisata asing untuk perlindungan budaya dan manipulasi dengan manipulasi lingkungan. Dia meminta kantor budaya untuk langsung pergi ke desa -desa tradisional untuk mendistribusikan hasil wisatawan asing.
Dengan cara yang sama dengan penanganan sampah. Namun, penggunaannya harus benar -benar benar dan efektif. “Karena pendapatan dan pengeluaran belum seimbang, pendapatan baru adalah saat ketika ada banyak pengeluaran,” katanya.
Menurutnya, potensi pajak wisata asing sangat besar. Dia menganggap bahwa peraturan regional (kerugian) juga harus mengatur sanksi untuk orang asing (orang asing) yang tidak membayar timur.
“Meningkatkan sistem pembayaran, termasuk sanksi untuk orang asing yang tidak berlaku,” kata Sri.
Sementara itu, Sekretaris Regional (Bagian) dari Pemerintah Provinsi Bali (PEMPR) juga menyatakan bahwa disepakati bahwa akurasi wisata luar negeri perlindungan budaya dan pengelolaan limbah Bali akan lebih disukai.
“Pengecualian untuk wisatawan asing digunakan untuk mempertahankan budaya dan mengelola masalah limbah,” kata Indra.
“Ini adalah prioritas kami pada tahun 2025. Ini juga komitmen kami untuk melestarikan Bali di masa depan,” tambahnya.
Ya, sampai Desember 2024, perilaku kunjungan wisata asing yang memasuki saku pemerintah provinsi Bali telah mencapai lebih dari 300 juta rps sejak hanya 35 persen orang asing yang dibayar. Tonton video “Ri Ri People Mengungkapkan Seri PPDB 2024” (FEM/FEM)