Jakarta –
Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) telah menuliskan perkiraan kerugian penduduk menurut laporan yang diterima sebesar 520,08 miliar selama tahun 2021-2024.
Sementara saat ini, total kerugian tabungan masyarakat tercatat sebesar Rp496,69 miliar pada periode yang sama dengan persentase kehilangan tabungan sebesar 96% pada periode 2021-2024.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, pihaknya menemukan total kerugian sebanyak 166,4 miliar orang berdasarkan 67 laporan yang diselesaikan pada 1 Januari hingga 16 Desember 2024.
Harga kerugian tahun 2024 berkisar Rp 483.536 menjadi Rp 483.536. Rp80,83 miliar. Pada Rabu, 22 Januari 2025, Najih berkata: “Ini hanya harga keekonomian.”
Berdasarkan dokumen Ombudsman, penilaian potensi kerugian perusahaan berdasarkan laporan yang diterima telah dikurangi. Pada tahun 2023, perkiraan kerugian dapat dilaporkan sebesar Rp276,86 miliar dan Rp213,55 miliar.
Pada tahun 2024, perkiraan kerugian menurut laporan umum tercatat sebesar Rp189,88 miliar dan Rp166,49 miliar. Ia menjelaskan: “Untuk menyelamatkan Indonesia di masa depan menuju Indonesia Emas dari Utara, pertama-tama kita harus menghentikan tata kelola yang buruk.”
Sementara itu, Ombudsman menyebutkan peningkatan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tahun 2024 sebesar 10.846 pengaduan. Jumlah ini lebih tinggi 28% dibandingkan tahun lalu.
Najih mengatakan total laporannya meningkat sejak 2021 yang awalnya berjumlah 7.148 kasus. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 8.295, dan pada tahun 2023 mencapai 8.452.
Ia menjelaskan: “Dari 10.846 laporan yang dibuat melalui catatan publik, yang saat itu dibuat secara sukarela, jumlah ini meningkat 28% dibandingkan tahun lalu.”
Najih menuturkan, laporan umum pelayanan pemerintah merupakan yang terbesar di antara 10 sektor tersebut. Ia menyebutkan permasalahan pertanian merupakan permasalahan yang paling banyak terjadi yaitu sebanyak 1.865 atau 17,17% dari seluruh pengaduan pada tahun 2024.
Sementara itu, pelaporan juga tercatat di sektor ketenagakerjaan 1.353 (12,45%), pendidikan 1.039 (9,56%), komunikasi 726 (6,68%), HAM dan politik 685 (6,31%), administrasi 648 (5,96%) ), kepolisian 624 (5,74%), pedesaan 401 (3,69%), masyarakat 388 (3,57%), dan kesehatan 325 (2,99%).
Simak Video: Sederet Permasalahan PPDB yang Ditemukan Ombudsman
(rd / rrd)