Jakarta –
Read More : Prabowo Janji Tindak Tegas Pejabat yang Lindungi Penyelundupan!
Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta tambahan anggaran sebesar 13,27 triliun USD pada tahun 2025. Hal ini menyusul anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7,72 triliun pada tahun 2025.
Bapak Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 20,99 triliun USD diperlukan pada tahun 2025 untuk memastikan keberlanjutan semua proyek prioritas. Anggaran Kementerian Informasi dan Komunikasi pada tahun depan mengalami penurunan sebesar 50,12% dibandingkan tahun 2024.
“Kita butuh anggaran Rp20,99 triliun. Anggaran saat ini hanya Rp7,72 triliun, jadi ada kekurangan Rp13,27 triliun,” kata Budi Arie saat rapat kerja dengan Komite I DPR RI Senayan Jakarta (Raker), Rabu. . Budi Arie berkata: (9 April 2024).
Budi mengatakan, berdasarkan surat tertanggal 7 Agustus 2024 yang dikirimkan Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Keuangan, telah diajukan usulan tambahan dari rupiah murni atau PNBP untuk menutupi kekurangan anggaran.
“Diprioritaskan untuk mendanai proyek dan kegiatan prioritas antara lain OM (Operation Maintenance) BTS 4G/Lastmile, OM Akses Internet, OM Satria 1 RM dan rupiah murni untuk DBS,” ujarnya.
Selain itu, dana dialokasikan untuk penyediaan bahan ujian kepada BPPPT atau IDTH, TK PBSE, OM Pusat Data Nasional, literasi digital, pengolahan konten digital, beasiswa talenta digital, sosialisasi lapangan PMK dan Polukam, serta komunikasi publik. , media pemerintah, desain undang-undang KIP, pengalihan ASN ke IKN, dll.
Pak Budi Arie juga memberikan rincian rencana alokasi batas anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2025 d berita. Penugasan tersebut dibagi menjadi lima proyek, dengan mempertimbangkan kebutuhan proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan. Keterangan: Pertama, batasan penyediaan proyek infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT sebesar Rp3,5 triliun.
Kedua, proyek pengelolaan spektrum standar peralatan dan layanan publik senilai Rp490,69 miliar. Ketiga, batasan proyek teknologi informasi dan komunikasi atau penggunaan ICT sebesar Rp1,35 triliun.
Keempat, batasan proyek komunikasi publik sebesar Rp220,88 miliar, dan kelima, batasan proyek dukungan manajemen sebesar Rp2,16 triliun, tambahnya.
Budi Arie sebelumnya meminta tambahan anggaran kementerian pada 2025. Namun saat itu ia hanya meminta tambahan anggaran sebesar Rp 12,3 triliun. Artinya, penawaran saat ini meningkat dari sekitar Rp 800 miliar menjadi Rp 13,27 miliar dibandingkan sebelumnya.
Usulan Rp 12,3 triliun disampaikan Budi Arie saat rapat kerja dengan Panitia I DPR pada Juni lalu. Kami berharap penambahan ini akan membantu mendukung proyek kami yang sedang berjalan.
“Pelaksanaan program kerja tersebut memerlukan dukungan Komisi I DPR RI terhadap pelaksanaan anggaran tambahan sebesar Rp12,3 triliun yang diusulkan Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Budi di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan. , Jakarta, Senin (6 Oktober 2024), dikutip dalam siaran persnya.
Simak Videonya: Surat ke Kementerian Agama, Kominfo Minta Azan Maghrib Diganti Teks yang Berjalan Saat Misa Kepausan
(shc/bunuh)