Jakarta –
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa angkat bicara soal alokasi anggaran Ibu Kota Negara (IKN) tahun 2025. Sisa alokasi anggaran dari APBN ke IKN semakin menipis.
Secara keseluruhan, pengembangan IKN diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun. Dari jumlah tersebut, 20%-nya akan ditanggung APBN atau sekitar Rp93,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, serapan APBN untuk proyek IKN mencapai Rp 80 triliun, lapor Kementerian PUPR. Artinya sisa APBN hanya Rp 13 triliun. Meski anggaran hampir habis, Suharso mengatakan kemungkinan penambahan alokasi anggaran belum dibicarakan.
“Saat ini belum ada (rencana revisi porsi IKN dalam APBN). Jadi masih berjalan,” kata Suharso saat ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (30 Juli 2024).
Meski porsi APBN semakin kecil, kata Suharso, ke depan IKN akan lebih mengandalkan investasi dari investor dalam dan luar negeri.
Ia pun berharap perkembangan IKN terus berlanjut. Apalagi, mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri disebut-sebut banyak menarik minat investor asing.
“Seperti yang juga disampaikan Presiden (Jokowi), investor asing sudah berjanji masuk IKN. Kalau kami menunjukkan keikhlasan, kami berharap mereka juga segera berinvestasi pada orang lain, ”ujarnya.
“Tapi kalau masalah birokrasi, saya harap semuanya bisa kita selesaikan secara bertahap semaksimal mungkin,” lanjutnya.
Sekadar informasi, pada bulan Mei lalu muncul kabar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menggelontorkan dana sebesar Rp16 triliun per tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan pengembangan IKN. Angka ini relatif kecil dibandingkan alokasi tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga memperkirakan jika rencana Prabowo terealisasi maka anggarannya akan mencukupi untuk pembangunan IKN. Sebab, berbagai proyek besar terkait kebutuhan infrastruktur dasar dianggarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah.
“Hal terpenting telah dilakukan. Bendungan (Sepaku Semoi) telah selesai dibangun dan sebagian jalan tol telah dikontrak. Menurut perhitungan saya, cukup Rp 16 triliun. Karena kita menganggap IKN terpisah dari APBN, maka secara teori 80% diharapkan menjadi investasi. Yang jelas tiap tahun (kalau Rp 16 triliun) cukup,” ujarnya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (17 Mei 2024).
Akibatnya, kata Danis, pemerintahan selanjutnya tinggal menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai proyek infrastruktur dasar yang belum dibangun di IKN. Termasuk anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur dasar.
“Sisa biaya yang diperlukan adalah (melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar) dan pemeliharaan. Tinggal satu langkah lagi. Yang mana yang harus kita bagi antara yang bersumber dari APBN (dan swasta)? Kalau ada angka seperti itu, tinggal diselesaikan saja,” tutupnya. (shk/rd)