Jakarta –
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mendenda seorang pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) karena diduga meminta bayaran pada sebuah proyek. Amran mengungkapkan, pejabat Kementerian Pertanian telah dicopot dari Monopoli 2.
“Direkturnya baru kita copot, direktur Kementan baru kita tandatangani (surat pencopotannya). Kita tanya ke dia, kita tanya ke yang bersangkutan, apakah dia melanggar,” tuturnya dalam jumpa pers. Konferensi di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).
Amran mengungkapkan, nominal honor yang diberikan petugas sebesar Rp 700 juta berdasarkan laporan yang diterima.
“Iya, biaya lagi. Yang dikonfirmasi dalam laporan itu Rp700 juta, yang (pelakunya) mengaku Rp500 juta. Tapi yang bersangkutan mengaku mengaku tidak meminta biaya, tapi memberikannya,” dia menjelaskan.
Amran mengatakan akan membawa kasus ini ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan kepolisian. Dia mengatakan, petugas juga menandatangani berita acara resmi terkait kasus tersebut.
“Jadi kita verifikasi, kita tanya ke yang bersangkutan. Dia mengaku kita copot, jadi dia yang kedua. (Akan diperiksa) oleh Inspektorat Jenderal, dan yang bersangkutan juga menandatangani laporannya, kita serahkan ke Inspektorat Jenderal. polisi,” ujarnya.
Amran mengatakan, dirinya memiliki nomor pengaduan yang akan terhubung langsung dengannya. Nomor telepon ini menerima semua laporan terkait pengaduan terkait korupsi dan mafia di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Kami punya nomor ponsel yang langsung ke saya (untuk menerima pengaduan masyarakat) 081235397615,” ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa tiga petugas lagi dari departemen yang sama belum diinterogasi terkait kasus ini. Karena itu, ada kemungkinan ada 4 pejabat yang terlibat dalam kasus ini.
“Dan tiga orang lagi sedang disiksa saat ini,” katanya.
Sebelumnya, Amran memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian pada level kedua dan ketiga. Hal ini dilakukan karena mereka menduga telah menerima pembayaran atau korupsi dalam proyek tersebut.
Kata Amran, besaran korupsi yang dilakukan pekerja ini mencapai 10 miliar dolar. Korupsi dimulai dengan mencari proyek dari Kementerian Pertanian.
“Tadi malam kami mendapat laporan dari seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, katanya ada orang dari luar yang meminta proyek, lalu meminta biaya 25% ke Kementerian Pertanian. Setelah kami menelepon mungkin 5 menit kemudian, kami bertanya, itu sekitar rp 10 miliar (ya/das).