Jakarta –
Kementerian Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengungkapkan, dirinya kerap didatangi menteri lain untuk meminta kenaikan tunjangan kinerja (tukin).
Salah satunya adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Namun permintaan tersebut belum bisa dilaksanakan karena permintaan Kementerian Perhubungan terlalu banyak.
Hal itu diungkapkan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Anas mengatakan efisiensi jumlah permohonan kepada pemerintah menjadi salah satu nilai penting dalam evaluasi reformasi birokrasi (RB).
“Beberapa waktu lalu Pak Menteri Perhubungan ikut meminta agar tukinnya ditambah 100. Saya bilang masih banyak permintaan yang nilainya berbeda-beda. Kalau permintaan dikurangi SPTJM, tukinnya bisa ditambah,” ujarnya. . Anas, dalam acara SAKIP Award 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Sebagai kelanjutan dari proses tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini telah menerapkan penyederhanaan. Dari semula 386, Anas menyebut hanya tersisa 9 aplikasi Kemenhub.
“Dari 386 permohonan, kini tinggal 9 permohonan,” kata Anas.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menerapkan interoperabilitas berbagai aplikasi untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan birokrasi sekaligus meningkatkan pengaruhnya.
Anas mengatakan Sistem Elektronik Pemerintah (SPBE) menjadi bagian penting dalam proses transformasi birokrasi agar lebih efisien. Kedepannya, seluruh permintaan di lingkup pemerintahan akan diintegrasikan ke dalam satu portal nasional.
“Sekarang kita sudah mulai melakukan itu, makanya konsolidasi konsolidasi portal-portal pelayanan ini penting. Sehingga bupati baru, kepala dinas baru, gubernur baru, menteri baru, atas perintah presiden tidak boleh mengajukan permohonan baru. .” katanya. (shc/rd)