Jakarta –
Read More : Tafaddal With The Cash, Parodi Sindir Bahrain Kocak dan Viral!
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Jahjanto membeberkan fakta enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk data Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diperdagangkan di dark web telah bocor.
Mutya Hafid, Ketua Komisi 1 DPR yang menjabat sebagai ketua sidang, meminta penjelasan pemerintah atas kebocoran data tersebut.
Soal kebocoran data perpajakan terkait NPWP, PDNS (Pusat Data Nasional Sementara)? Menteri Koordinatornya siapa, organisasi mana yang diserang? tanya Meutya saat rapat staf Komisi I DPR dengan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Hadi menjawab dugaan data NPWP yang saat ini dikirimkan PDNS 2 Surabaya tidak sampai. FYI, PDNS 2 menjadi sorotan karena dilumpuhkan oleh serangan ransomware yang mengganggu pelayanan publik.
Usut punya usut soal dugaan kebocoran 6 juta NPWP, Menpolhukam mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dikatakannya, ‘Bahkan saat ini BSSN sedang mencocokkan data yang tersebar dengan data NPWP yang disimpan di pemerintah.
“BSSN masih melakukan verifikasi terhadap data-data yang bocor, antara lain nomor ponsel, NIK, dan NPWP. Analisis sementara yang diperoleh BSSN diklaim tidak sesuai dengan beberapa data asli,” kata Hadi.
Diduga data tersebut diperoleh dari beberapa kota atau kabupaten, sehingga ada beberapa yang tidak sesuai dengan data yang bocor ke pemiliknya, baik NIK maupun NPWP, jelasnya.
Kemudian, tambah Hadi, yang dilakukan pemerintah selama ini untuk mengatasi dugaan kebocoran 6 juta data NPWP adalah Tim IT Security Incident Response (CISRT) Kementerian Keuangan menindaklanjuti keterlibatan internal tim BSSN.
“Dari Kemenko Polhukam, kami terus memantau dan berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran tersebut, dan pada minggu ini kami akan mengadakan rapat tingkat menteri dengan disaksikan Dirjen Keuangan dan disaksikan BSSN untuk mencari solusi permasalahannya dan bagaimana meminimalisir kebocoran tersebut,” tutupnya
Dilaporkan 6,6 juta keping terjual di forum pembobolan data seharga $10.000 atau sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor antara lain NIK, NPWP, alamat, nomor ponsel, dan alamat email.
Parahnya lagi, mengingat dalam sampel data tersebut terdapat banyak tokoh penting yang datanya disebarkan. Diantaranya adalah Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Bapak Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Eric Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan.
Dugaan kebocoran data pribadi ini bukan hanya terjadi satu kali saja, hacker anonim Bjorka kerap menggali data publik. Meski bukan bagian dari pembobolan data, Pusat Data Nasional (PDNS) 2 yang lumpuh akibat serangan ransomware hingga melumpuhkan layanan publik. Saksikan video “Video Sertifikat Menko Polhukam Budhi Gunawan, Hadi Percayai Humas Tambang Judol Ilegal” (agt/fay)