Jakarta –
Read More : Simak Aturan Baru Biaya Refund dan Reschedule Tiket Kapal Penyebrangan
Komunikasi dengan Menteri Digitisme (Menkomigi), Meutya Hafid, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT tinggi tentang Penasihat Buatan (AIAS), yang diadakan di Paris, Prancis, 10-11. Februari 2025.
Konferensi ini adalah konferensi internasional yang merangkum perwakilan dari lebih dari 100 negara, termasuk kepala negara, menteri, CEO perusahaan dan pemimpin internasional.
“AIAS bermaksud untuk mendorong diskusi dan langkah -langkah aktual yang terkait dengan pengembangan dan manajemen dunia.” Mutya mengatakan dalam sebuah pernyataan, Minggu (9/2/2025).
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengirim undangan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk hadir langsung ke AIAS, kepala negara.
Selain menghadiri AIA, Menteri Komunikasi dan Urusan Informasi juga diminta oleh UNESCO untuk menyerahkan metode evaluasi atau metode “Penilaian Kesiapan” di acara sampingan yang akan berlangsung pada 10 Februari 2025.
Dalam serangkaian acara dimulai pada 6 Februari 2025, dengan anggota partai di Elysee Palace dan acara teratas di Grand Palais. Selama beberapa hari, sejumlah diskusi dan acara akan berlangsung, termasuk Hari Sains 6-7. Februari, minggu budaya 8-9. Pada bulan Februari, dengan perdebatan di sekitar kepala negara pada 10 Februari.
Kesempatan untuk berpartisipasi dalam sistem AI internasional akan lebih transparan jika Indonesia memiliki prinsip yang tepat dalam pengembangan teknologi. Pemerintah, industri, sarjana dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dalam penggunaan dan pengembangan AI.
“Partisipasi dalam mencegah semua pemangku kepentingan dalam prinsip -prinsip dan pengembangan AI sangat penting, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan kemampuan teknologi AI yang dapat memberikan masyarakat dan tanggung jawab industri yang menguntungkan,” kata Menteri Komunikasi dan Informasi.
Sebagai langkah pertama, Kementerian Komunikasi dan Digitisme (kedatangan) juga memiliki negosiasi untuk kebijakan AI, yang mengatasi tantangan dan potensinya di berbagai sektor seperti bisnis elektronik, perbankan, kesehatan, pendidikan dan keberlanjutan.
Perdagangan elektronik Indonesia yang diperkirakan $ 150 miliar pada tahun 2030 harus siap untuk melewati AI untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada semua pihak.
Terlepas dari pengaturan yang tepat, Menteri Komunikasi dan Urusan Informasi percaya bahwa Indonesia akan menjadi pemain utama dalam teknologi ekologis AI internasional. Sebagai negara yang terlibat yang terlibat dalam standar internasional seperti AIA, Indonesia dapat memastikan bahwa pengembangan teknologi ini sejalan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dunia, serta prinsip dan penggunaannya. (RRD/RIR)