Yakarta –
Penemuan kasus pemerkosaan di Rumah Sakit Hassan Sadikin Bandung menyebabkan kekhawatiran akan pengawasan tingkat tinggi di rumah sakit. Termasuk bagaimana SOP untuk rumah sakit Program Medis Khusus (PPD), terutama saat menggunakan obat -obatan.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi, Sadikin mengungkapkan hasil perkiraan sekitar satu bulan setelah penutupan anestesi FC (No Lad) di Universitas Padjaran di RSHS.
Jelas, banyak praktik yang didelegasikan kepada penduduk tanpa pertemuan. Bahkan, peraturan, praktik harus dikonsumsi. Monitor penduduk, studi, mengambil langkah -langkah sebagai bagian dari proses PPDS.
“Kita melihat bahwa harus ada peningkatan serius di rumah sakit pendidikan. Bagaimana, secara umum, para siswa dokter khusus harus selalu bekerja atau belajar untuk dipantau oleh guru. Oleh karena itu, tidak boleh diberhentikan dengan cara itu,” kata Menteri Kesehatan pada konferensi pers pada hari Senin (21/21/2024).
“Kemudian kita akan mengeras karena dikhianati oleh Kanselir. Kita sering mendengarkan bahwa ledakan itu tidak mengajar, yang bahkan mengajar orang dewasa, ini serius dan harus ada perbaikan.”
Hal yang sama terjadi dalam kasus pelecehan di Rumah Sakit Semarng. Pekerjaan yang harus dilakukan dokter langsung dari spesialis anestesi, banyak dari mereka sarat dengan TPP tanpa pengawasan.
Tidak hanya bisa ada dampak buruk pada pendidikan, tetapi tentu saja takut menyebabkan risiko keselamatan menjadi sabar. Menteri Kesehatan adalah contoh peluang yang dapat terjadi ketika ini dilakukan dalam operasi.
“Saya mulai mengamati bahwa ternyata anestesi di rumah sakit di ruang bedah adalah PPP,” katanya.
“Jadi saya akan serius berurusan dengan pekerjaan pekerjaan dokter anestesi, yang di dunia atas nama keselamatan pasien, karena pasien telah memasuki ruang operasi sampai keluar, dokter anestesi harus selalu ada di sana. Karena jika sesuatu terjadi, pasien dapat terluka,” lanjutnya.
Demikian pula, rektor Universitas Padjadjaran Arie Sjamsulaksan Kartasssismita juga menekankan praktik yang dilakukan oleh peserta PPDS, tanpa bantuan konsultasi, jelas melanggar aturan. Menurutnya, ini bisa terjadi karena tidak beberapa dokter sibuk bepergian selama proses layanan.
“Jadi mengapa itu tidak terjadi dari spesialis sampai sekarang?
“Karena dia juga bertanya kepadanya bagaimana seorang dokter dapat melakukan layanan dan pendidikan. Karena spesialis pada saat dia memberikan layanan pada saat itu, apa yang dia ajarkan kepadanya. Jadi segera memberikan pengajaran proses pendidikan,” pungkasnya. Tonton video “Menkes video memanggil banyak dokter dari praktik Rensctors yang tidak disertai dengan pemberian” (NAF/KNA)