Jakarta –
Read More : Hati-hati Buat Sobat Asam Urat, 6 Makanan Ini Bisa Bikin Penyakit Kambuh
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan warga yang menjalani program pelatihan kedokteran khusus di rumah sakit tersebut akan mendapat tunjangan biaya hidup (CBA) sebesar 7,5 juta rupiah. Pendanaan ini sepenuhnya disediakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Kementerian Kesehatan RI.
“Karena mereka bekerja di RS, maka statusnya berstatus kontrak. Kami menggajinya, gaji bulanannya Rp 7,5 juta, jadi mereka (warga) tidak hanya pelajar, tapi juga pekerja,” kata seorang pekerja saat ditemui. . Komisi IX DPR RI, Rabu (3/7/2024).
“Membantu para lansia untuk bekerja, dan selain itu masih bisa menggunakan jasa tersebut, karena nanti kami akan memberikan Surat Izin Pelayanan (SIP), ini dokter yang pengalamannya 4-5 tahun, lalu ada dokter spesialis, dia lanjutan.
Perubahan ini berlaku pada kebijakan di seluruh negeri. Menurutnya, saat ini Indonesia hanya memungut biaya untuk dokter spesialis.
Intinya, tidak ada tempat di dunia yang secara khusus memungut biaya untuk masuk sekolah kedokteran (FK), ujarnya.
“Jadi kita hidupkan kembali konsep yang ada di seluruh luar negeri, bahwa pelatihan dokter spesialis itu seperti magang, seperti magang, seperti pelatihan nyata, supaya bisa berjalan, ada bayarannya,” jelas Menkes.
Apa bedanya berdasarkan rumah sakit?
Kebutuhan dokter spesialis di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (RCB) diatasi melalui pemodelan, yaitu dengan melihat pola demografi dan epidemiologi.
Artinya, dokter spesialis yang ditunjuk sesuai dengan jenis beban penyakit yang dibutuhkan DTPK terkait. Secara nasional, tren jenis penyakit yang paling umum dialami saat ini sangat berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu.
“Dulu banyak yang sakit pernafasan dan diare. Sekarang kebanyakan serangan jantung dan stroke, makanya kita akan rencanakan, makanya kita rekrut, kota mana saja yang membutuhkan,” lanjutnya.
Berdasarkan preseden yang ada, pemerintah kini menyediakan fasilitas melalui PPDS berbasis rumah sakit, yang dikelola oleh anak laki-laki dan perempuan setempat. Ingat, banyak warga yang dulunya tinggal di kota besar bekerja di wilayah DTPK maksimal empat tahun.
“Itu hanya bertahan 4 tahun lebih, apa jadinya ya? 80 tahun persoalannya tidak selesai,” jelas Menkes seraya menyoroti persoalan sebaran dokter spesialis di Indonesia.
Direkomendasikan oleh dokter spesialis untuk digunakan
Agar lebih menarik peminatnya, Menteri Kesehatan Budi menegaskan, putra dan putri daerah akan segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah selesai PPDS di rumah sakit.
“Untuk dipakai nanti, kami juga sudah bicara dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kalau dia akhirnya jadi ASN, kami akan berikan Rp 30 juta di luar jasa,” ujarnya.
Menurut Menkes, kemudahan proses PPDS berbasis rumah sakit tidak serta merta meniadakan kualitas pelayanan, karena standar akreditasi yang digunakan pemerintah Amerika Serikat bersifat internasional yaitu Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME). , di Amerika Serikat. Simak video “Menkes Sebut RI Butuh 10 Tahun Pengisian Dokter Spesialis” (naf/kna)