Jakarta – Munculnya kasus kekerasan dan kekerasan seksual di antara dokter telah menarik perhatian besar. Sistem pendidikan dokter membutuhkan peningkatan luas untuk mencegah kasus serupa.
Pada pertemuan di Komisi Indonesia untuk Perwakilan (DPR) IX, Menteri Kesehatan Puni Kunadi Sadiqin mengungkapkan rencana untuk menggunakan ujian kejiwaan kepada dokter yang mengambil alih pelatihan dokter (PPD). Hasil tes ini juga akan menentukan apakah siswa lulus atau tidak.
“Jika ada pemeriksaan kesehatan mental, saya akan segera menerbitkan aturan dan semua rumah sakit pendidikan akan dilakukan setidaknya selama 6 bulan setahun,” kata Menteri Kesehatan Pudy pada hari Rabu (30 April 2015).
Adapun program Tes Kesehatan Mental, Menteri Kesehatan Pudi mengatakan dia berkonsultasi dengan kliennya yang terkait dengan sebuah perguruan tinggi. Termasuk, tentukan tes apa yang terbaik untuk digunakan.
“Ini adalah tugas untuk memutuskan apakah sebuah perguruan tinggi dapat melewati,” lanjutnya.
Selain itu, peserta PPD biasanya akan dikenakan kontrol kejiwaan dengan panduan “well -being” yang mengacu pada Mayo Clinic. Organisasi akan memberikan “bendera merah” atau memperhatikan jika para ahli masa depan menemukan ketidaknyamanan yang mereka alami.
“Jika ada sesuatu yang canggung, Redflack akan memasuki kami organisasi, jadi kami dapat secara langsung campur tangan,” jelas Menteri Kesehatan Pudi.
Tonton video “Video: Menkase PPDS Don Undang Aloia Medical Interpretation Sudah B11” (Naik/Naik)