Jakarta –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan penggunaan anggaran program bantuan keamanan yang bernilai 10 miliar kip. Namun anggaran tersebut belum efektif dari segi penggunaannya.
Menurut Pak Tito, sejauh ini baru 2 miliar USD dari program pengurangan yang telah disalurkan ke masyarakat. Sisanya akan digunakan untuk penelitian komparatif dan evaluasi.
“Ada proyek blokir anggaran 10 miliar birr. Rakor, studi banding dan lain-lain Rp 6 miliar. Makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun 2 miliar, lagi 2 miliar birr untuk evaluasi. Anggarannya dikurangi. Untuk perut 2 miliar,” ujarnya pada Rapat Penganugerahan APBD 2024 dan Rakornas, Rabu (18/12/2024).
Dengan temuan tersebut, Tito meminta Kepala Badan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengawasi berbagai proyek beranggaran tinggi. Salah satunya adalah perjalanan bisnis.
Alasannya karena pemerintah memutuskan memotong setengah anggaran pelayanan, kata Tito.
“Saya berbicara dengan Menteri Keuangan kemarin malam hingga pukul 17.00 untuk menghentikan perjalanan dinas gubernur. Saya juga bertanya kepada Dirjen Keuangan Daerah apakah akan melihat perjalanan dinas tersebut atau anggarannya tidak efektif.
Selain itu, banyak proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah negara bagian tidak memiliki pedoman yang jelas seperti rapat umum. Dan hal ini harus dikurangi.
“Masih banyak proyek lain, konferensi itu untuk penguatan, itu yang saya sampaikan kalau ada kekuatan, jadi kepala negara di daerah jangan bohongi Sekda dan BKAD, itu dia, itu ditunjukkan oleh Bappeda. Dan BKAD tolong “Idenya sudah berubah.