Jakarta –
Menteri Ketenagakerjaan Yasierli hari ini melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto perkembangan formula baru penghitungan upah minimum 2025. Menurut dia, masih ada beberapa hal yang belum dinegosiasikan dengan pekerja dan pengusaha terkait pembangunan pemukiman baru.
Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MC) mengambil keputusan perubahan perhitungan upah minimum dalam UU Cipta Kerja.
“Intruksi Presiden kita dengarkan. Saya belum bisa umumkan hasilnya, jadi masih harus membangun. Karena banyak pendapat yang perlu kita perhatikan,” jelas Yasierli usai rapat pusat di Istana Presiden. Jakarta, Senin (25 November 2024).
“Kami pasti akan mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya. Kita hanya perlu memikirkan formula yang paling cocok. Kami menerima informasi dari serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.”
Pasca putusan MK, Yassier mengatakan penghitungan upah minimum sebenarnya hanya mengalami sedikit perubahan sehingga pengambilan keputusan akan memakan waktu sedikit lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, pihaknya menargetkan bisa mencapai keputusan mengenai upah minimum stabil yang bisa disepakati semua pihak paling cepat pada akhir bulan ini. Ini pun merupakan perintah langsung dari Prabowo.
Tunggu, saya punya tujuan pada akhir bulan ini. Kalau begitu, paling lambat awal bulan depan. Harapannya, peraturan Kementerian bisa terbit pada akhir bulan ini. “Dan itu semua, setelah kita mendengar arahan dari Presiden,” kata Yasierli.
Yassier juga menegaskan, pemerintah akan mengutamakan prinsip keseimbangan dalam penentuan upah minimum. Salah satu trade-off yang kontroversial adalah mencari cara untuk menaikkan upah minimum guna meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga daya saing pengusaha.
“Iya tentu filosofi UMP kita harus bisa seimbang,” kata Yasierli. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan pekerja sekaligus menjadikan bisnis lebih kompetitif? (p/rd)