Jakarta –
Prabovo Subjanto dan Jebran Rakabuming Raka, presiden terpilih dan wakil presiden pada pemerintahan berikutnya, berencana memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada 52 juta orang. Tuberkulosis (TB) menjadi prioritas utama skrining penyakit, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak kedua di dunia.
Sekitar 5 triliun rupiah dari anggaran tersebut telah dikucurkan untuk program-program terkait. Direncanakan total 500 juta orang akan dapat menerima manfaat serupa untuk pemeriksaan kesehatan berbagai penyakit.
Kepala Humas Kantor Kepresidenan Hassan Nasbi mengatakan warga berisiko tuberkulosis (TB), lansia, dan berisiko penyakit katastropik akan diprioritaskan untuk mendapatkan akses pemeriksaan gratis.
Pidato ini disambut baik oleh sejumlah besar ahli. Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Pulmonologi Indonesia (PDPI) dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Tiandra Yoga Aditama mengatakan, fase prioritas skrining tuberkulosis gratis sudah tepat.
“Jumlah pasien TBC kami adalah yang tertinggi kedua di dunia.” Makanya saya sangat mendukung pemerintahan baru memberikan prioritas tinggi pada pemberantasan tuberkulosis,” jelas Prof Tjandra saat dihubungi detikcom, Kamis (26/9/2024).
Ia mengatakan, pemerintah serius dalam memerangi tuberkulosis di Indonesia. Jika ada kemungkinan untuk membentuk lembaga baru untuk menangani TBC, itu akan jauh lebih baik.
“Agar ada tindakan dan tujuan yang jelas dalam pemberantasan TBC,” ujarnya kepada detikcom, Kamis (26/9/2024).
“Kalau ada badan baru yang khusus bertugas mengendalikan tuberkulosis (dan penyakit paru-paru lainnya), tentu bagus dan saya siap mendukungnya.” Apabila tidak ada badan baru, maka Kementerian Kesehatan harus mempunyai satuan kerja yang mempunyai bobot yang cukup (baik struktur kelembagaan, organisasi, personel, anggaran, dan lain-lain), yang mampu melaksanakan dan melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif, dengan tujuan yang jelas (proses dan hasil) yang tentunya siap kami dukung,” lanjutnya.
Padahal, pemeriksaan kesehatan atau skrining penyakit sebenarnya sudah diperkenalkan pada masa pemerintahan Joko Widodo setelah Kementerian Kesehatan RI melaksanakan reformasi kesehatan. Termasuk akibat adanya undang-undang baru tentang pelayanan kesehatan pada UU No. 17 dari tahun 2023.
Setidaknya 14 pemeriksaan gratis tersedia di Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengetahui risiko Anda terkena kanker, stroke, dan penyakit jantung. Lantas apakah pemeriksaan kesehatan ini akan menambah daftar panjang pemeriksaan gratis dari pemerintah sebelumnya?
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya masih mendiskusikan kemungkinan tersebut dengan lembaga dan kementerian lain.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan termasuk tujuan dan prioritas penyaringan untuk semua kelompok umur. Artinya, jenis skrining harus disesuaikan dengan usia masing-masing, dan program Prabovo-Gibran akan diintegrasikan dengan kebijakan skrining 14 penyakit di puskesmas. Pemeriksaan tambahan dapat diperluas hingga mencakup pemeriksaan kesehatan ginjal, mata, dan penyakit thalassemia lainnya.
“Skrining kesehatan itu untuk deteksi dini, ingat, skrining pada transformasi primer itu ada 14 ya, itu sudah kita lakukan. SAC, CPTBC, lalu hipertensi, obesitas, PPOK sudah ada dalam program. Nah, sekarang tinggal tambah lagi,” imbuhnya lagi
“Dan tingkatkan targetnya,” ucapnya lagi.
Apakah perlu ada lembaga baru yang menangani program pemeriksaan atau screening kesehatan gratis?
BERIKUTNYA: Catatan para ahli
(ke atas)