Jakarta –
Program makan siang gratis atau yang kini dikenal dengan Free Nutritious Meals (MBG) menarik perhatian media internasional. Program-program yang dilaksanakan untuk memerangi kekurangan gizi pada anak telah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi hambatan terhadap keuangan nasional.
Hal ini terjadi ketika outlet media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP) melaporkan bahwa “Indonesia memanfaatkan keahlian dari Jepang, India, dan Tiongkok untuk mendapatkan makanan sekolah gratis sebagai upaya perjuangan Prabowo melawan masalah biaya. Hal ini pernah dibahas dalam artikel berjudul “Lakukan”.
MBG merupakan program ambisius Pak Prabowo dan salah satu janji utama kampanyenya saat mengambil alih kursi kepresidenan dari Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober mendatang.
Dikutip dari SCMP, Jumat 7 Desember 2024. Untuk mencapai hal tersebut, tim Prabowo mendapat dukungan dari banyak negara, mulai dari Jepang, China, hingga India, yang menerapkan program serupa dan membelanjakan dananya dengan bijak, saya belajar.
Program MBG diperkirakan akan menjangkau 83 juta anak-anak kurang mampu dan akan menelan biaya sebesar 71 triliun rupiah atau $4,35 miliar pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri, sebagian besar sekolah tidak menyediakan makanan gratis kepada siswanya.
Tim Prabowo memperkirakan jika inisiatif tersebut dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2029 dan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 2,6%, maka biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai hingga 450 triliun rupiah.
“Untuk mencapai hal tersebut, Prabowo akan mempertimbangkan langkah-langkah seperti memperkuat penegakan pajak dan mengurangi anggaran Proyek Pemukiman Kembali Ibu Kota Indonesia (IKN) senilai $32 miliar (Rp516,8 triliun),” tulis SCMP.
Rencana tersebut dikritik oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) karena dapat meningkatkan defisit anggaran negara. Kubu Prabowo berjanji akan membatasi defisit APBN menjadi 3% dari produk domestik bruto (PDB) dari saat ini 2,3% dan menghormati rasio utang.
Mohammad Rafi Bakri, analis data dan pemodal Badan Pengawas Keuangan (BPK), mengatakan program tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar. Kekhawatiran biaya beralasan karena Indonesia mengeluarkan biaya yang besar, termasuk merelokasi ibu kotanya ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN).
Belajar di luar negeri di 3 negara
Prabowo dan perwakilan tim dikabarkan beberapa kali mengunjungi Jepang untuk mempelajari program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah.
Menurut data pemerintah Jepang, hampir 99% sekolah dasar akan menyediakan makanan sekolah pada tahun 2023. Makanan di sekolah tidak selalu gratis, dengan beberapa siswa membayar rata-rata US$300 atau 4,85 juta rupiah per tahun. Namun, banyak pemerintah kota yang juga memberikan subsidi penuh terhadap biaya-biaya ini.
Selain Jepang, pemerintah juga menggalakkan program serupa di India. Pada April tahun lalu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabumin Raka mengatakan kepada kantor berita Antara bahwa tim Indonesia telah dikirim ke India untuk memahami program makanan gratis di negara tersebut.
Gibran mengatakan Sandeep Chakravorty, duta besar India untuk Indonesia, telah diberitahu bahwa program India menelan biaya $11 per anak per hari karena efisiensi logistik. Sebagai perbandingan, tim Prabowo memperkirakan biaya program di Indonesia sebesar $94 per anak per hari.
Josua Pardede, kepala ekonom Bank Permata, mengatakan program makan gratis di Tiongkok dan India disesuaikan dengan kebutuhan dan faktor lokal. Di India, pendanaan untuk program penyediaan makanan sehari-hari bagi lebih dari 100 juta siswa ditanggung bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Program India, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1995, diperkirakan menelan biaya sekitar $2,6 miliar pada tahun 2023. Dalam hal ini, pemerintah federal dan negara bagian akan membayar masing-masing 60% dan 40%.
“Kebijakan pangan gratis Tiongkok dimulai pada tahun 2011 dan tidak bersifat universal. Kebijakan ini sangat tepat sasaran dan hanya menyasar masyarakat miskin di daerah pedesaan terpencil,” kata Josua.
Selain itu, Rafi Bakri mengatakan India dan Tiongkok dapat berhasil melaksanakan rencana ini karena mereka banyak menanam pangan untuk konsumsi dalam negeri. Produksi pangan Indonesia biasanya berfluktuasi dari tahun ke tahun sehingga defisit tersebut harus dipenuhi melalui impor.
Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-84 dari 113 negara dalam hal ketersediaan pangan, tertinggal jauh dari India di peringkat ke-42 dan Tiongkok di peringkat kedua.
“Kekhawatiran mengenai kemampuan Indonesia membiayai program ini beralasan mengingat situasi keuangan Indonesia yang lemah dan ketergantungan ekonomi yang besar pada komoditas primer yang harganya biasanya berfluktuasi,” kata Joshua Pardede.
Tonton juga video “Bisakah saya mendapatkan menu makanan bergizi gratis seharga Rp 15.000?” »
(shc/rd)