Jakarta –
Read More : Ini Alasan Guiu Tinggalkan Barca dan Gabung Chelsea
Program makan gratis (MBG) diapresiasi Fraksi Kelompok Kerja Partai (Golkar) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Menurut keduanya, rencana penerapan program tersebut di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto sudah tepat.
Dalam catatan keuangan Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Agung Widyantoro.
Secara rinci kami perkirakan peningkatan anggaran pendidikan pada tahun 2025 untuk RAPBN sebesar Rp722,6 triliun. Fraksi Golkar telah mendukung program pangan bergizi sejak tahun pertama pemerintahan terpilih.Masyarakat Indonesia, katanya di depan publik DPR RI. pertemuan saat sidang 2024-2025, Selasa (20/8/2024).
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Sri Meliyana juga mengatakan program ini akan bermanfaat bagi peningkatan gizi anak serta penguatan UMKM dan koperasi.
“Kami mendukung fleksibilitas anggaran untuk program-program utama pemerintah ke depan, termasuk program pangan gratis untuk meningkatkan gizi anak dan memperkuat UMKM dan koperasi serta memajukan masyarakat kecil di daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, kritik terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilontarkan terkait sejumlah anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto yang dikurangi drastis.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan anggaran subsidi dan bansos (bansos) akan dikurangi dalam RAPBN 2025.
Belanja negara pada belanja RAPBN untuk kelompok penerima manfaat jauh berkurang dibandingkan APBN 2024. Belanja modal kurang lebih Rp 148 triliun, belanja bantuan berkurang Rp 4,8 triliun, belanja bantuan sosial berkurang Rp 700 miliar, dan subsidi pupuk berkurang. Rp 6,45 triliun,” jelasnya.
Sedangkan menurutnya, biaya pegawai meningkat menjadi Rp 52,4 triliun dan pembayaran utang meningkat menjadi Rp 53,9 triliun. Ia mengatakan, meski belanja pemerintah sudah jauh berkurang, namun harapan pemerintah tidak mengganggu peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perlu diketahui, tarif PPN sebesar 11% mulai tahun 2022. Sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), kenaikannya akan terus meningkat hingga 12% pada tahun 2025.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari mengatakan kebijakan tersebut harus dicermati secara matang sebelum diterapkan, termasuk menghitung ulang risiko inflasi dan biaya manusia di sektor UMKM.
Oleh karena itu kami sangat meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan apakah PPN akan menjadi 12% pada tahun 2025, ”ujarnya.
Kemudian anggota DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetyani juga menolak kenaikan PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Menurut dia, kenaikan tarif PPN akan berdampak pada daya beli masyarakat yang masih terdampak. oleh perekonomian dalam negeri.
Simak video penjelasan Sri Mulyani tentang makanan bergizi gratis yang termasuk dalam RAPBN 2025 dengan 71 T:
(memiliki/memiliki)