Jakarta –
Presiden Dewan Ekonomi Nasional (dari) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan pengurangan pajak yang akan mempengaruhi pengelolaan dokumen penting. Warga yang tidak mematuhi pajak akan memiliki masalah dalam melihat dokumen penting seperti paspor.
“Anda melihat pompa Anda, Anda tidak dapat melakukannya karena Anda tidak membayar pajak. Anda tidak dapat melakukannya nanti. Jika Anda melanjutkan, Anda tidak dapat memperbarui lisensi Anda, Anda tidak dapat melakukannya karena Anda tidak membayar untuk semua orang. “Luhut mengatakan bahwa ini adalah kata pada hari Jumat (10/1/2015).
Dia menambahkan bahwa sistem digital akan menggunakan teknologi canggih seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI) dan data besar untuk memastikan transparansi dan percaya diri.
Sama seperti dia berbicara, tetapi memfasilitasi manajemen bagi warga sesuai dengan pajak juga memberikan sanksi otomatis bagi mereka yang tidak mematuhi aturan.
“Jika informasi saya bagus, mesin akan dirilis nanti, jadi tidak perlu berbaris. Namun, jika saya tidak memiliki informasi yang baik, kami akan memeriksa apakah perusahaan saya dapat diblokir nanti. Saya tidak bisa berjalan.
Program ini menjadikannya perubahan permainan untuk Indonesia. Ini menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk mematuhi aturan ini.
Luhut masih optimis bahwa implementasi teknologi ini akan membawa perubahan besar ke Indonesia.
“Karena kecerdasan buatan, yang memiliki pengetahuan besar tentang kecerdasan buatan, akan mengubah Indonesia.” Katanya.
Selain itu, program ini bukan hanya tujuan orang biasa, tetapi juga seorang perwira tua yang tidak mematuhi aturan
“Setelah itu, ada seorang perwira tua yang tidak mengganggu menemukannya. Ya, itu akan ditemukan. Karena itu, jika saya menjadi staf lama, saya menyimpan sesuatu, saya pasti akan ditangkap. Saya tidak tahu sebelumnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota sekretaris eksekutif, DEN Septan Hario Seto, juga secara sistematis menambahkan bahwa digital akan secara sistematis mendeteksi pajak atau secara sistematis.
Dengan teknologi ini, kantor pajak hanya mengandalkan laporan dari pembayar pajak, tetapi masih memeriksa informasi secara bebas
Seto, “Simbara Coal, jika batubara tidak membayar biaya hak cipta, sistem akan diblokir, sehingga perusahaan tidak akan dapat menjual batubara sampai Anda membayar faktur hak cipta.” Katanya.
Dia juga mengatakan bahwa sistem ini akan digunakan lebih luas di masa depan, dan empat kolom digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan efektivitas kontrol pemerintah, termasuk saran DEN, akan dimasukkan.
“Jika keempat kolom bergabung, Anda tidak bisa pergi ke luar negeri di masa depan,” katanya. Pajak mobil di Jakarta “(Feem/Feem)