Jakarta –
Read More : Raul Asencio Disebut Mirip Sergio Ramos Usai ‘Gelut’ dengan Pablo Maffeo
Pemerintah terus berupaya memulihkan pusat data nasional sementara yang terganggu akibat serangan ransomware terbaru sejak Kamis (20 Juni 2024). Di bawah ini adalah kronologi gangguan sementara layanan imigrasi yang dilakukan Pusat Data Nasional selama beberapa hari.
Awalnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mengumumkan tidak tersedianya layanan imigrasi pada Kamis (20 Juni 2024) akibat kegagalan sistem di pusat data nasional.
Informasi tersebut disampaikan akun Instagram Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kamis (20 Juni 2024), seperti dilansir detikcom. Kehebohan itu dijelaskan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam sebuah unggahan.
“Mido yang terhormat, saat ini terjadi kegagalan sistem Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak pada seluruh layanan keimigrasian,” jawab Direktorat Jenderal Imigrasi, Komunikasi, dan Informatika.
Di hari yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aryeh Setiadi mengakui terjadi pemadaman di pusat data nasional sehingga berdampak pada beberapa layanan publik.
Menurut dia, saat mengetahui ada pemadaman di pusat data nasional, tim Kominfo berupaya semaksimal mungkin untuk segera meresponsnya. Mereka akan berusaha pulih secepat mungkin.
“Saat ini kami sedang memulihkan layanan secara bertahap. Kami memastikan tim kami bekerja maksimal untuk mempercepat pemulihan,” kata Pj Menteri Pusat Data Nasional.
Budi mengatakan, pemadaman tersebut bukan terjadi di pusat data nasional, melainkan di pusat data sementara nasional di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sedangkan pusat data nasional saat ini berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan selanjutnya berada di bawah konstruksi. Ia mengatakan bahwa. Targetnya, pemasangannya bisa selesai dan diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus tahun depan.
Pendirian pusat data nasional sementara diwajibkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui Pusat Data Sementara Nasional, proses migrasi pusat data instansi pemerintah akan dilakukan secara bertahap, dan pakar siber diharapkan dapat mengetahui penyebab kegagalannya.
Pratama Persada, Direktur CISSReC Cybersecurity Institute, mengatakan kemungkinan penyebab gangguan total tersebut antara lain gangguan pasokan listrik, kerusakan server, gangguan koneksi internet, bahkan serangan siber seperti DDoS dan ransomware memperjelas beberapa hal.
Risikonya semakin besar jika terjadi pemadaman listrik akibat serangan siber, karena tidak hanya mengganggu layanan, tetapi juga mengakibatkan kebocoran data pribadi, kata Pratama dalam keterangan tertulisnya.
Melihat pola gangguan yang terjadi, Pratama menilai permasalahan yang terjadi di PDN kemungkinan besar disebabkan oleh serangan siber dengan teknik ransomware, serupa dengan kejadian sebelumnya di Bank Syariah Indonesia.
“Kalau persoalan PDN itu teknis, tidak akan lama. Permasalahan pasokan energi akan diatasi dengan menggunakan energi dari gardu induk lain atau dengan menghasilkan energi listrik untuk pasokan sementara. mesinnya”, mohon maaf Kominfo.
Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Departemen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan pemerintah telah meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut.
“Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta maaf atas pemadaman sementara pusat data nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik sejak 20 Juni 2024,” kata BSSN menanggapi serangan ransomware terbaru.
Badan Kriptografi Siber Nasional (BSSN) mengakui pusat data nasional sementaranya sempat down selama beberapa hari akibat serangan siber ransomware terbaru bernama Brain cipher, varian dari ransomware LockBit 3.0 yang tidak aman.
BSSN membeberkan nasibnya terkait keamanan data layanan publik yang dicuri akibat serangan siber.
“Kalau [pelaku] mengenkripsi, sebenarnya tidak aman,” kata Hinsa Cibrian, Kepala BSSN.
Sementara saat ditanya apakah ada kemungkinan data hilang, Hinsa mengatakan pihaknya tengah berupaya memulihkan data tersebut. “Kami hanya melaporkan faktanya saat ini. Datanya dienkripsi. Begitulah adanya,” kata para pelaku sambil meminta uang tebusan sebesar $8 juta.
Serangan siber ransomware terbaru Brain Cipher terhadap Pusat Data Sementara Nasional telah melumpuhkan layanan publik, dan layanan imigrasi menjadi salah satu yang paling terkena dampaknya. Pelaku serangan siber pun menuntut uang tebusan senilai 8 juta dolar atau Rp 131 miliar.
“Kami punya cara untuk mengakses dark web dan setelah terlacak, mereka meminta uang tebusan sebesar $8 juta,” kata Herlan Wijanalko, Direktur IT dan Jaringan dan Solusi Telkom Dinas Komunikasi dan Informatika, Senin (24 Juni). , 2024).
Mulai dari Kominfo, BSSN, Cyber Crime Polri hingga kementerian terkait, pemerintah terus berupaya memulihkan layanan yang terdampak. Pada saat yang sama, diselidiki mengapa pusat data nasional sementara offline begitu lama. Simak video “Kominfo: Beberapa Layanan Pusat Data Nasional Mulai Beroperasi” (agt/fyk)