Jakarta –
Pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tentang pemain judi online menuai reaksi keras. Muhadjir disebut-sebut merupakan pelaku kejahatan judi online yang menjadi korban dan masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Tindakan tersebut sangat tidak tepat, yang berhak mendapatkan dukungan sosial seharusnya adalah guru, apalagi guru yang berstatus terhormat,” kata Muhammad, peneliti Institute for Demographic and Poverty Research (IDAAS) dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/06). . /2024).
Menurut penelitian IDEAS dan GREAT Edunesia, masih banyak guru yang belum mendapatkan dukungan sosial. Pada survei bulan Mei, 63,2 persen guru mengaku belum pernah menerima dukungan sosial apa pun, baik dari Pusat, Daerah, maupun lembaga sosial.
Anwar menambahkan, hanya 36,7 persen guru yang menerima bantuan sosial. Namun, tidak semuanya berasal dari Pemerintah.
“Bansos yang diberikan sebesar 35,5 persen berasal dari Pemerintah Pusat dan 33,7 persen dari Pemerintah Daerah, selebihnya bansos yang diberikan guru berasal dari Lembaga Amil Zakat (14,2 persen), Baznas (10,1 persen), Masjid (4,7 persen) dan lain-lain. . institusi (0,5 persen),” kata Anwar.
Guru, terutama para bangsawan, lebih berhak mendapatkan dukungan sosial dibandingkan korban perjudian online. Menurut Anwar, dari penelitian yang dilakukannya, ternyata pahlawan tanpa tanda jasa tersebut mempunyai misi yang kuat untuk mengajar.
“Meski kesejahteraan guru masih rendah, kami melihat keputusan guru di Indonesia sangat hati-hati, terlihat dari keinginan 93,5 persen guru untuk terus mengabdi dan memberikan ilmu sebagai guru hingga pensiun,” ujarnya.
Ia merasa ironis jika pemerintah lebih fokus pada nasib korban perjudian online yang tidak bertindak sendiri, melainkan guru. Selain itu, penghasilan guru pun tidak mencukupi.
“Pada survei yang sama kami menemukan 42 persen guru berpenghasilan kurang dari Rp 2 juta per bulan dan 13 persen di antaranya berpenghasilan kurang dari Rp 500 ribu per bulan. Guru-guru tersebut berhak mendapatkan bantuan sosial.” ujar Anwar. .
Ada langkah penting yang perlu dilakukan Pemerintah terkait wabah perjudian online yang telah memakan banyak korban. Ia mengatakan pemerintah harus mencegah masyarakat terjebak dalam permainan judi online dengan memperketat peraturan dan menegakkan hukum.
“Bukan sekadar memadamkan api, tapi tidak memadamkan sumber apinya,” ujarnya.
Penelitian yang dilakukan IDEAS bersama GREAT Edunesia ini dilakukan terhadap 403 orang guru yang diwawancarai di 25 wilayah dengan peserta 291 orang dari Pulau Jawa dan 112 orang dari luar Pulau Jawa. Responden dalam penelitian berjumlah 123 orang yang berstatus guru PNS, 118 orang guru tetap SD, 117 orang guru honorer atau kontrak, dan 45 orang guru PPPK. (ka/hns)