fianjaya.co.id – Pada Oktober 2025, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi di Maluku Utara. Program ini membuka peluang baru bagi penguatan ekonomi daerah. Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menyebut potensi besar di dalamnya. Ia mengatakan program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Modal triliunan rupiah disiapkan untuk pelaku usaha rakyat.
Read More : Purbaya Yudhi Sadewa Komitmen Tertibkan dan Dorong Pasar Rokok Lebih Adil
Farida menekankan syarat penting. Modal besar hanya bisa diakses koperasi yang siap. Mereka harus memiliki proposal bisnis yang matang. Manajemen juga harus profesional. Kemitraan yang produktif menjadi kunci.
Kabar ini disambut baik pelaku usaha desa. Akses pembiayaan kini lebih terbuka. Skema pembiayaan dibuat lebih mudah. Bank dan lembaga non-bank ikut terlibat. Harapannya, roda ekonomi desa bisa bergerak lebih cepat.
Digitalisasi dan Pendampingan untuk Koperasi Berkelanjutan
Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, menilai KDKMP sangat dibutuhkan. Menurutnya, koperasi ini menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa. Digitalisasi menjadi salah satu fokus utama. Akses pembiayaan dibuat lebih praktis. Pendampingan juga diperkuat.
Pemerintah menyiapkan ribuan tenaga pendukung. Lebih dari 1.100 Project Management Officer disiapkan. Selain itu, ada sekitar 8.000 Business Assistant. Mereka bertugas membantu koperasi. Tujuannya agar koperasi siap bersaing. Pertumbuhan jangka panjang juga diharapkan terjaga.
Rapat Koordinasi Regional ke-6 Kemenkop digelar di Ternate. Acara ini mempertemukan beberapa provinsi. Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara ikut hadir. Tujuannya menyamakan strategi. Pemerintah ingin mempercepat lahirnya koperasi modern. Dalam pertemuan itu, pengesahan KDKMP di Malut kembali didorong. Pemerintah menilai langkah ini sangat penting. Dukungan ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.
Langkah Akselerasi Pembentukan Koperasi Desa di Malut
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyampaikan prioritasnya. Ia fokus mempercepat pembentukan koperasi. Koordinasi dilakukan dengan banyak pihak. Gubernur, wali kota, dan bupati ikut dilibatkan. Ikatan Notaris Indonesia juga diajak bekerja sama.
Langkah ini diharapkan mempercepat proses pengesahan. Targetnya agar koperasi segera berdiri di seluruh Malut. Kehadiran KDKMP diharapkan membawa perubahan. Koperasi bisa menjadi lebih modern. Daya saing juga bisa meningkat.
Dengan dukungan pemerintah, proses ini terus dipacu. Digitalisasi dan pendampingan menjadi andalan. Koperasi desa diharapkan berperan besar. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama. Perekonomian daerah pun diharapkan ikut melaju.