Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya buka suara atas dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebanyak enam juta data NPWP diperdagangkan di dark web, termasuk data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabu Revolution mengatakan pihaknya mendukung penuh dan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kepolisian dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini.
“Untuk melakukan investigasi dan mitigasi dugaan kebocoran data pribadi,” kata Prabu dalam siaran pers yang diterima detikINET, Sabtu (21/9/2024).
Disampaikan Prabu, Kominfo kembali menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diatur ketentuan pidana terhadap siapa pun yang akan dikenakan sanksi dengan sengaja dan melawan hukum.
Bagi yang mengungkapkan informasi pribadi yang bukan miliknya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar.
Sementara bagi mereka yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, akan dipidana dengan pidana denda paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Proses penjatuhan sanksi pidana dalam UU PDP dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata Prabu.
Dalam kasus dugaan kebocoran 6 juta data NPWP, Prabu mengungkapkan, Kominfo terus mengimbau masyarakat untuk menjaga iklim informasi yang baik dan aktif menjaga keamanan data dengan rutin mengganti password dan menghindari link file mencurigakan untuk menghindari pencurian data.
“Bagi masyarakat jika menemukan dugaan kebocoran data wajib pajak dapat melaporkannya melalui saluran pengaduan DJP,” tutupnya.
Dilaporkan 6,6 juta data dijual di Breach Forums seharga USD 10.000 atau sekitar Rp 150 juta. Rincian yang bocor antara lain NIK, NPWP, alamat, nomor ponsel, dan alamat email.
Parahnya, dalam sampel data yang diberikan terdapat sejumlah tokoh penting yang datanya tersebar. Termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Kasus dugaan kebocoran data pribadi ini tidak hanya terjadi satu kali saja, hacker anonim Bjorka kerap mengobrak-abrik catatan publik. Meski bukan bagian dari pembobolan data, Pusat Data Nasional (PDNS) 2 terkena serangan ransomware yang melumpuhkan layanan publik. Simak Video “Video: Data NPWP Diduga Bocor, Menko Hadi: Ada yang Tidak Sesuai Data Asli” (delapan/Pertanyaan)