Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong transformasi digital pada sektor pelayanan publik pemerintahan Joko Widodo dengan menyediakan platform sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bernama INA Digital.
“Dengan platform SPBE kita yang bernama INA Digital, pelayanan publik tetap harus bertransformasi secara digital, lebih cepat, dan lebih berkualitas. Dengan begitu, semuanya bisa kita selesaikan dengan kemajuan teknologi digital,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie . Setiadis, dalam keterangan yang diterima detikINET, Jumat (16/8/2024).
INA Digital adalah nama GovTech yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin 27 Mei 2024. Integrasi dan interoperabilitas layanan digital sudah menjadi standar di beberapa negara maju sehingga masyarakat belum bisa melakukannya. harus bersedia mengakses berbagai layanan publik.
INA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah ke dalam satu portal, memfasilitasi akses masyarakat dan meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga. Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan antara lain pengelolaan kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan imigrasi.
– Dengan INA Digital, masyarakat akan semakin mudah mengakses layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, kata Menkominfo.
INA Digital memerlukan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak. Beberapa layanan prioritas akan digabung menjadi satu portal layanan publik. Layanan prioritas yang akan diintegrasikan meliputi pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM elektronik, perizinan umum, dan layanan badan publik.
INA Digital yang dikelola Peruri memiliki ratusan talenta digital dari berbagai instansi dan badan seperti Peruri, Kementerian Kesehatan, Telkom, Mandiri, BNI, BRI, serta hasil rekrutmen terkini.
Menkominfo menjelaskan, pelayanan publik melalui INA Digital memerlukan transisi data kependudukan ke digital. Artinya, lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia harus mendaftar secara digital.
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mendukung transformasi digital melalui pengoperasian National Data Center (NDC). Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melakukan percepatan pembangunan PDN di Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, pemerintah juga akan membangun dua PDN lagi di Batam dan Skjærgårdshovedstaden (IKN) untuk mendukung integrasi layanan publik digital.
“Kami mendukung dan sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat transformasi digital dengan mengintegrasikan seluruh layanan digital masyarakat untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas,” kata Menkominfo. Simak video “Menkominfo Ungkap 2,6 Juta Situs Judi Online Ditutup” (fyk/fay)