Jakarta –
Read More : Ngobrol Bareng Wakil PM Malaysia, Prabowo Bahas Tarif Impor Trump
Anggaran program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto bernama pangan gratis bergizi ini diperkirakan mencapai Rp 71 triliun pada tahun depan. Dalam anggaran yang lebih besar, dapat mengurangi anggaran departemen dan organisasi lain (L/L).
Kementerian Perekonomian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap hal tersebut. Menurut kelompok ahli Menteri Ekologi dan Sumber Daya Kelautan, Menteri Kelautan dan Perikanan Hendra Yusran Siri mengatakan, program makan gratis pasti berdampak pada anggaran KKP. Namun, dia mengaku belum bisa merinci penyerangan tersebut.
“Jadi, apakah itu ada pengaruhnya?” Saya kira pasti, tapi ukurannya belum kami berikan karena berdasarkan detail,” kata Yusran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat. Rabu (24/07/2024).
Namun Yusran menjelaskan, pada prinsipnya KKP mendukung program tersebut dan bersedia bekerja sama, salah satu caranya dengan menggalakkan program pangan ikan yang diusung KKP.
Yusran mengatakan, KKP berharap ikan dapat dimasukkan sebagai salah satu makanan dalam program gizi gratis, karena banyak sekali manfaat dan manfaatnya, salah satunya untuk mengurangi gangguan fungsi tubuh. Menurut dia, informasi tersebut kedepannya akan diberikan kepada tim pemerintah.
“Kita bisa bicara secara detail dengan PDS (Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing), tapi sebenarnya kita juga berharap dan menyampaikan aspek kebijakan kita bahwa konsumsi ikan adalah makanan yang bisa meningkatkan kecerdasan makan dan mengurangi stunting. Saya kira pesannya sudah terdengar, namun informasi detailnya bisa dilihat di website “Sobat PDS, ikan ini bisa memulihkan kecerdasan dan mengurangi risiko dwarfisme,” jelasnya.
Awalnya FITRA berdasarkan data detikcom mengingatkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang program pangan gratis, gizi seimbang. Menurut mereka, program ini mengurangi rata-rata anggaran L/L dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.
“Penurunan overhead anggaran G/L bisa mencapai 10-20% dibandingkan tahun lalu, hal ini diyakini terkait dengan Program Pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025,” tulis FITRA dalam keterangan resminya, Sabtu (29 Juni). 2024).
Namun FITRA menilai penurunan anggaran L/L masih kuat karena masing-masing L/L dapat terus melakukan negosiasi batas pagu melalui pertemuan tiga arah antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan. (Kemenkeu), dan L/L khusus pada saat pembacaan Laporan Keuangan tanggal 16 Agustus tahun berikutnya.
Kemungkinan kedua adalah pembahasan RAPBN antara pemerintah dan legislatif pada Agustus-Oktober 2024 (APBN), kata Sekjen FITRA Misbah Hasan. (gbr./gbr.)