Jakarta –
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengejar pelaku penyelundupan benih lobster murni (BBL). Partai Komunis Tiongkok saat ini sedang mengejar investor yang melanjutkan aktivitas ilegal ini.
Direktur Jenderal Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya telah memanggil dua atau tiga warga negara Indonesia yang mendukung kegiatan ilegal tersebut, namun mereka tidak muncul. Padahal, ketiga orang tersebut sudah dinyatakan sebagai buronan (DRO).
Ia menegaskan, orang-orang yang tergabung dalam Organisasi Perlindungan Penyandang Disabilitas bukanlah pejabat, mereka hanyalah orang-orang yang mempunyai banyak uang untuk melakukan pekerjaannya. Menurutnya, pemodal ini memompa uang dan memerintahkan orang lain untuk melakukan aktivitas ilegal tersebut.
“(Investor BBL) WNI, tidak ada (pejabat). (Konglomerat?) Padahal, mereka punya banyak uang. Kami menelepon mereka, mereka tidak datang, dan kami adalah direktur operasi penjaga perdamaian. Iya 2 “Kami bertiga dari organisasi PWD,” kata pria yang akrab disapa Ibank itu saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (09/03/2024).
Pemodal diperkirakan menghadapi hukuman setidaknya enam tahun penjara. Meski demikian, Aibunk menilai sanksi apa pun tidak akan memberikan efek jera.
Ia mengatakan, penyelundupan benih lobster ibarat narkoba karena dikaitkan dengan perdagangan yang menguntungkan. Meski begitu, pihaknya terus berinteraksi dengan otoritas lain seperti TNI Angkatan Laut, kepolisian, bea cukai, dan pajak.
“Mereka ditangkap, diadili, diselidiki, dan dipenjarakan. Kalau ilegal, bisa divonis enam tahun penjara. Kalau untuk membuat jera, mungkin orang tidak akan ditangkap. Kita ibarat narkoba, kita ditembak, tapi “Tidak ada yang akan menghalangi kita.” Dia menjelaskan bahwa ini adalah pekerjaan.
Pada saat yang sama, ia juga menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi dalam pemberantasan perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu anggaran. Ia mengatakan, anggaran yang ada saat ini terbatas dan masih belum mencukupi untuk menutupi biaya bahan bakar laut. Untuk itu, ia mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1 triliun pada tahun depan. Ia pun optimistis bisa menangkap penyelundup BBL sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.
“Salah satu (kendalanya) adalah anggaran yang masih kurang. Kami tidak mampu membeli bahan bakar. Kami masih bekerja sama dengan pihak lain, dan bila ada kesenjangan, pihak berwenang lain siap membantu. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Perimeter ini akan dibongkar (di depan pemerintahan baru?), Insya Allah.”
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melarang penyelundupan 2,8 juta benih lobster transparan (BBL). Jumlah yang dihemat dari pendeteksian penyelundupan sebesar Rp368,6 miliar.
Jumlah tersebut merupakan rangkaian gangguan pertama yang dilakukan Partai Komunis China bekerja sama dengan aparat penegak hukum, yakni sebanyak 24 kali di 11 lokasi. Jumlah larva yang menetas mencapai 2 juta ekor.
Berkat partisipasi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggagalkan operasi penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi, dengan total 2 juta barel (penyelundupan yang disita) senilai Rp 278,6 miliar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengjono mengatakan selama konferensi. wawancara. Bersama Komite Keempat DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (09/03/2024). (putar/berguling)