Jakarta –
Korea Selatan akan mengizinkan dokter asing bekerja di beberapa rumah sakitnya dengan persyaratan yang ketat. Ketika kerusuhan berlanjut sejak 20 Februari, banyak pasien yang menantikan pengobatan dan perawatan di tengah pengunduran diri para dokter.
Ribuan dokter telah mengundurkan diri menuntut keadilan atas pidato baru pemerintah mengenai perluasan perguruan tinggi kedokteran. Ia mengkritisi pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan kesejahteraannya. Ketimbang mencetak dokter lebih banyak, pemenuhan kesejahteraan dan mutu lulusan demi pelayanan lebih baik dinilai lebih penting.
Setelah pemerintah mengumumkan dokter asing tersebut, presiden Asosiasi Medis Korea (KMA) Lim Hyun-taek membagikan tangkapan layar berita tentang seorang dokter Somalia yang baru saja lulus, dan menulis, “Segera hadir. Segera.”
Kim Jae-Hen, sekretaris jenderal sebuah LSM, mengatakan postingan itu kemudian dihapus, banyak dikritik di Internet dan dianggap tidak pantas karena dianggap rasis.
“Postingan ini mengeksploitasi kebencian dan ambiguitas Islam terhadap negara-negara berkembang,” ujarnya.
Perdana Menteri Han Dak-soo mengatakan pada hari Jumat bahwa pemerintahannya akan memastikan adanya sistem keamanan yang komprehensif untuk mencegah dokter yang tidak memenuhi syarat dengan izin praktik asing merawat warga Korea Selatan.
Pemerintah terlibat dalam perselisihan berkepanjangan dengan dokter-dokter muda yang menolak kembali ke rumah sakit, meskipun kementerian kesehatan bulan lalu menawarkan usulan reformasi atau memperpanjang pelatihan medis hingga tahun 2025.
Para dokter yang mogok menolak tawaran tersebut dan malah menyerukan penghapusan lebih banyak skema yang menurut pemerintah akan mengatasi kekurangan dan perawatan bagi populasi lanjut usia.
Rencana kesehatan pemerintah saat ini sedang diperjuangkan di Pengadilan Tinggi Seoul, dengan para dokter dan mahasiswa kedokteran berusaha membuktikan bahwa rencana tersebut tidak diperlukan, dan Kementerian Kesehatan Korea Selatan berusaha untuk menegakkan rencana pemerintah tersebut.
Menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap, pengadilan administratif memenangkan pemerintah, dan Mahkamah Agung Seoul diperkirakan akan mengambil keputusan minggu depan. Tonton video “Rumah Sakit menolak pasien saat ribuan dokter mogok di Korea Selatan” (naf/up)