Ibukota Jakarta –
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan satu dari total 210 kementerian dan lembaga pemerintah yang terkena serangan siber ransomware di Pusat Data Nasional (PDN). Lantas apakah hal ini akan berdampak pada operasional dan kinerja Kementerian PUPR?
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PUPR Mohammad Zainal Fatah memastikan serangan siber tersebut tidak berdampak pada operasional PUPR. Salah satu buktinya, kata Zainal, pengenalan wajah masih bisa digunakan oleh pegawai PUPR yang ingin datang ke kantor.
“Ah, itu pengumuman dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Iya biasa saja tapi kita lanjutkan. Apakah saya masih bisa menggunakan pengenalan wajah?” Jumat (28 Juni 2024) Zainal berbicara di kantor Kementerian PUPR.
“Kinerja pegawai? Enggak (terpengaruh). Tapi kita jalan terus, Cominfo tidak bisa disalahkan ya, sama-sama cari yang lebih baik. Karena ujung-ujungnya kita diserang seperti ini, jadi tantangan buat kita,” dia lanjutan. TIBA
Di sisi lain, Zainal menjelaskan Kementerian PUPR juga memiliki cadangan data digital. Sebab PUPR mempunyai server internal untuk menyimpan data. Sebelum data tersebut digabungkan dengan PDN, Joynal juga mengatakan, data tersebut disimpan terlebih dahulu di server internal PUPR.
“Tentu ada (backup data),” ujarnya.
“Tapi yang jelas sebelum dia pindah ke PDN, kami sudah punya server,” lanjutnya.
Namun Zainal mengatakan timnya perlu mengkaji lebih detail bagaimana data PUPR terkena dampak serangan siber tersebut. Hal ini akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Iya. Kita pasti butuh. Cuma kalau kita tanya detailnya, berapa persisnya pengujian yang dibutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan catatan detikcom, Direktur Jenderal Aplikasi Teknologi Informasi (Dirgen Aptica) Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan serangan siber ransomware dilakukan oleh penjahat dengan nama Brain Chipper yang berarti.
Sementara terkait kerusakan yang ditimbulkan pasca runtuhnya sementara Pusat Data Nasional pada Kamis (24 Juni 2024), proses pemulihan masih berlangsung dan belum mendapat konfirmasi dari pemerintah.
“Kita belum tahu kerusakannya, tapi yang kita lihat pelayanan publik terganggu. 210 pelayanan publik terganggu, tapi yang paling terdampak adalah imigrasi karena berdampak langsung kepada masyarakat, PUPR juga terkena dampaknya,” kata Samuel. (budak/pelayan)