Jakarta –
Nomor Pokok Wajib Pajak Nasional (NPWP) diduga bocor secara online. Sejumlah pejabat dan lembaga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat koordinasi pada pekan ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mankopolhokam) Hadi Tejianto mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Pekan ini kami akan mengadakan rapat tingkat menteri dengan Direktur Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan) dan BSSN (Dinas Siber dan Sandi Negara),” kata Hadi. di Gedung KHDR, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Berdasarkan hasil sementara yang diperoleh BSSN, ditemukan lebih dari enam juta data NPWP yang diperdagangkan di dark web.
“BSSN masih melakukan verifikasi terhadap data-data yang bocor seperti nomor ponsel, NIK, dan NPWP. Berdasarkan analisa sementara yang diterima BSSN, ada beberapa yang tidak sesuai dengan data aslinya,” kata Hadi.
Selain itu, pemerintah melakukan upaya jangka pendek untuk memastikan tidak ada kebocoran informasi dari IRS dan NIK.
“Dalam rangka pembentukan lembaga perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertindak sebagai Badan Perlindungan Data mengacu pada Peraturan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Proses Elektronik untuk memastikan bahwa tidak ada celah di lembaga untuk mematuhi perlindungan data pribadi, ”ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi mengatakan BSSN telah melakukan investigasi terhadap kebocoran data NPWP dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Pemerintah harus menyelesaikan penyusunan peraturan pemerintah untuk membentuk lembaga perlindungan data pribadi sebagai alat utama dalam memastikan penegakan perlindungan data pribadi, termasuk UU PDP.” jelas Hadi. .
Pemateri menyampaikan bahwa dengan berpartisipasi aktif dalam perjanjian penggunaan data terkait atau pihak lain wajib pajak, maka keutuhan data pribadi harus diatur oleh kementerian dan lembaga terkait penggunaan dan perlindungan data pribadi.
Makanya minggu ini kita akan gali lebih dalam dan panggil kementerian dan lembaga terkait, ujarnya.
Video: Data NPWP Diduga Bocor, Menko Hadi: Ada yang Tidak Sesuai Data Asli (aft/fyk)