Jakarta –
Menteri Gabungan Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terhadap kemungkinan perubahan anggaran pada APBN 2025.
Anggaran APBN 2025 sebesar Rp 3,621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya Rp 3.621.313.743.500.000.
Namun anggaran tersebut disusun dengan tujuan untuk menggantikan APBN Kementerian Perindustrian RI yang dipimpin Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dengan penambahan jumlah kantor.
Sementara itu, Airlangga menyebut Prabowo dan anggota Kabinet Merah Putih tak ada niat membahas Reformasi APBN (APBN-P).
“Tidak, jangan sekarang,” ujarnya sesaat setelah ditangkap usai menghadiri rapat kabinet pertama di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Saat ditanya mengenai target defisit yang bisa berubah, Airlangga angkat bicara. “Mari kita lihat,” katanya.
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 dalam APBN 2025 menyebutkan bahwa Prabowo sendiri bisa mengubah daftar APBN.
“Rincian dana investasi masyarakat seperti organisasi, kegiatan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini menurut catatan keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan peraturan presiden,” bunyi pasal 8 ayat 5.
Selain itu juga disesuaikan dengan anggaran pemerintah pusat yakni sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Besaran anggaran tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat berdasarkan operasional, belanja pemerintah pusat berdasarkan organisasi, dan belanja pemerintah pusat berdasarkan program. Pos ini digunakan untuk pembiayaan usaha. (paruh waktu)