Jakarta –
Read More : Begini Ramalan Ekonomi Indonesia di 2025, Sesuai Harapan Prabowo?
Kelompok Kampanye Pemilih Muda Prabowo-Gibran (TKN Fanta) membahas rencana penggantian Kementerian Perdagangan.
Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira mengatakan, pembicaraan mengenai rencana restrukturisasi tersebut masih terus berlangsung. Tidak menutup kemungkinan bentuknya akan tetap menjadi pelayanan seperti saat ini.
Akhirnya yang saya update memang ada yang menarik, padahal awalnya saya sangat ingin berpindah kepemilikan, kata Anggawira ditemui di Mega Tower Bank, Jakarta, Senin (14/10/2024).
“Tapi kita belum tahu, secara taktis, karena kementeriannya sudah ada, tapi mungkin tugasnya digabungkan,” lanjutnya.
Meski demikian, dia memastikan kerja Kementerian/Organisasi (KL) ini akan terus berganti untuk bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Selain itu, kementerian teknis juga akan terlibat dan mempunyai kekuasaan yang besar.
Ia pun mencontohkan, misalnya BUMN Karya yang bergerak di bidang konstruksi akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Lalu ada BUMN bidang energi yang terhubung dengan Kementerian Energi dan Mineral (ESDM).
“Saya belum bisa bilang pasti (terus jadi Kementerian BUMN). Tapi yang jelas Kemenristek punya kekuatan besar untuk melakukan akselerasi agar mendapat program yang terkoordinasi,” ujarnya.
Anggawira mengatakan secara internal, partai sudah melakukan pembahasan detail mengenai rencana reformasi tersebut. Program ini memang berlandaskan kerja BUMN sebagai sepeda motor, namun juga tidak boleh terjadi pada swasta.
“Contohnya Pak Prabowo ulang, kenapa BUMN punya hotel seperti ini, sekarang jangan main-main dengan dunia usaha atau rumah sakit, kalau bisa dikelola sebaiknya dialihkan ke swasta, biarlah. Dia berkata.
Secara umum, pihaknya berharap ke depan segala bentuk perubahan di lingkup BUMN akan lebih efisien, tanpa membenturkan pihak swasta. Hal ini terkait dengan gagasan bahwa Indonesia Incorporated, BUMN harus memasuki wilayah yang tidak dapat dimasuki oleh pengusaha perorangan.
“Pengusaha swasta jangan masuk, BUMN juga masuk, jadi kita tidak akan mampu bersaing dengan BUMN, karena BUMN apapun itu punya uang pemerintah, risikonya rendah, begitu juga dengan penilaiannya. Tindakan direksi BUMN itu, harusnya dilakukan sama “bukan sebagai bisnis, tapi ada penilaian lain dari PSO dan sebagainya,” jelasnya.
Selain itu, rencana pergantian Kementerian BUMN yang berada di posisi teratas juga dikatakan akan mengubah sistem pembagian saham BUMN milik pemerintah. Anggawira mengatakan, sistem distribusi akan bergantung pada struktur akhir reformasi.
Model kepemilikan yang besar diharapkan dapat menempatkan fokus perusahaan pelat merah pada dua bidang, yaitu kewajiban pelayanan publik (PSO) dan perolehan keuntungan.
“(Sistem penyalurannya) tergantung itu. Ini yang perlu kita perjelas, jadi fokusnya ke BUMN, mereka PSO dan hanya mereka yang mencari keuntungan,” kata Anggawira. (shc/kil)