Jakarta –
Read More : Thailand Kemasukan Mpox ‘Clade 1b’ yang Mematikan, Pasien Punya Riwayat ke Afrika
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan arah strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025. Hal ini dianggap sebagai tonggak pencapaian visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.
Luky Alfirman, Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, mengatakan strategi kebijakan fiskal 2025 dirancang agar tetap adaptif dan agile dalam implementasi tujuan dan program pembangunan nasional yang baru.
“Tahun 2025 adalah tahun pertama pemerintahan baru kita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Jadi kalau bicara kebijakan fiskal ini, maka kebijakan tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar tetap adaptable dan agile dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang baru. prioritas dan program”, kata Luky pada seminar internasional tersebut. Pajak Terdesentralisasi Tahun 2024 di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24 September 2024).
Setidaknya ada empat strategi pembangunan daerah di bawah pemerintahan Prabowo. Strategi pertama adalah perubahan arah pembangunan nasional ke pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pertama bagaimana kita menyusun strategi pembangunan daerah, sebelum kita fokus pada strategi pembangunan nasional,” kata Luky.
Luky mengatakan perubahan orientasi pembangunan ini sangat penting karena Indonesia adalah negara besar. Menurut dia, pemerintah harus menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Setelah mengetahui potensi yang dimiliki masing-masing daerah, tugas DJKD Kementerian Keuangan adalah menyiapkan instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong potensi tersebut.
“Makanya kita coba susun strategi pengembangan kawasan ini. Bagaimana caranya? Tentu saja kita coba pahami dulu potensi daerah tersebut,” ujarnya.
Strategi lainnya adalah memaksimalkan transfer ke daerah (TKD). Dikatakannya, TKD tidak hanya diberikan untuk kebutuhan belanja pemerintahan daerah, namun juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dalam politik, kami mencoba menggunakan apa yang disebut politik positif,” jelas Luky.
Strategi ketiga, Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan kualitas belanja daerah. Oleh karena itu, belanja daerah juga ikut dipantau.
“Dan yang keempat adalah target pendanaan, jadi kita harus menetapkan tujuan dan target untuk mendukung dan menjamin pembangunan. Ini sangat menarik, kita juga memperkenalkan yang namanya insentif pajak,” ujarnya.
Simak videonya: Jokowi soroti 4 poin untuk mewujudkan pembangunan global di 2nd IAF Bali
(bantuan/kilogram)