Jakarta –
Kedua Menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas nasib pembentukan Badan Pendapatan Negara. Rencana pembentukan Badan Fiskal Negara dikabarkan belum berhasil.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kini Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri sekaligus di Kementerian Keuangan. Salah satu wakil menteri, kata Suharso, akan bertanggung jawab mengelola pendapatan negara.
Oleh karena itu, dia menilai Prabowo tidak akan membentuk Badan Fiskal Negara di awal masa jabatannya.
“Iya saya kira dengan adanya wakil menteri yang membidangi pendapatan negara, hal seperti itu akan tetap terjadi. Ya begitulah (tidak ada pembentukan Badan Pendapatan Negara),” kata Suharso saat ditemui di Kompleks Presidensial. Kraton, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).
Saat ditanya apakah lembaganya sebagai perencana utama perencanaan nasional diundang membahas pembentukan Badan Fiskal Negara, Suharso enggan menjawab. Dia mengatakan, hal itu bisa diminta kepada menteri baru yang akan dipilih Prabowo nanti. “Kalau begitu tanyakan pada menteri baru,” ujarnya ketus.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga pun buka suara terkait kabar Federal Revenue Service yang dibatalkan. Menurutnya, cukup menunggu keputusan Prabowo nanti, sebab Sri Mulyani sudah mendapat 3 wakil menteri keuangan. Wakil Menteri Keuangan tambahan adalah Anggito Abimanyu, yang juga mantan anggota Kementerian Keuangan.
Dua wakil Kementerian Keuangan lainnya adalah Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo.
Tunggu pengumumannya besok. Tunggu pengumuman di kabinet, ternyata wakil menterinya sudah ada 3 orang, kata Airlangga di lokasi yang sama.
Badan Pendapatan Negara dikabarkan tidak terbentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang ingin diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo menolak rencana tersebut. Hal ini diungkapkan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajad Wibowo.
Sri Mulyani sendiri menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016 dan terus mendampingi Jokowi pada periode keduanya di Kabinet Indonesia Maju.
Hingga saat ini, penerimaan negara dari pajak dan bea masuk masih berada di bawah kendali Kementerian Keuangan.
Pasti terlambat, entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) tidak setuju dengan perpisahan tersebut, kata Dradjad saat dihubungi detikcom.
Sebelumnya, saat dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani memberikan penjelasan singkat soal nasib Badan Pendapatan Negara.
Menurut Sri Mulyani, tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan menjadi Badan Pendapatan Negara dan dia menekankan satu Kementerian Keuangan.
“Tidak ada apa-apa. Kementerian Keuangan masih satu,” Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Simak video Prabowo menunjuk tiga Wakil Menteri Keuangan mendampingi Sri Mulyani, ada Thomas Djiwandono.
(m/jam)