Jakarta

Pemerintah mengumumkan peraturan Menteri Keuangan (PMC) tentang Pajak Penghasilan Ekonomi Pemerintah 21 pada tahun fiskal 2025, yang mulai berlaku pada 4 Februari 2025. 2025.

DWI Astuti menjelaskan bahwa ada industri intensif tenaga kerja yang tidak harus membayar artikel Pajak Penghasilan (PPH) oleh PMK, Kementerian Perdagangan dan istilah dan anggota PR. 21.

Staf industri alas kaki, tekstil dan pakaian pakaian jadi, furnitur, produk kulit dan kulit telah diakuisisi oleh rangsangan PPH 21 DTP sejak Januari 2025 atau periode pajak bulanan pertama.

Dia mengatakan aturan ini akan meningkatkan level PPN sebesar 1% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

“Latar belakang emisi PMK adalah pelestarian daya beli orang. Tujuan dari kebijakan ini juga untuk mempertahankan stabilitas ekonomi roket,” (20.02.2025).

DWI mengatur stimulus ini, yang menerima kurang dari 10.000.000 orang per bulan atau 500.000 rp per hari, dan kode klasifikasi bidang bisnis yang tercantum dalam Lampiran A saya harus. PMK ini.

Untuk aturan yang lebih lengkap tentang aturan keuangan tentang Pasal 21, 21 pajak penghasilan atas pendapatan spesifik yang dibayarkan oleh pemerintah dalam sistem rangsangan ekonomi tahun 2025 dapat mengakses dan mengunduh pajak Landas. Halaman ID.

Saya juga memiliki citra saksi: tikus dan kritik telah menjadi epilepsi menggunakan komik.

(ARA/ARA)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *