Jakarta –
Read More : 11.11 Big Sale Tingkatkan Penjualan UMKM 7,5 Kali Lipat di Shopee Live
Jumlah utang pemerintah terus meningkat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tercatat dalam 10 tahun terakhir, jumlah utang pemerintah meningkat sekitar Rp 6.000 triliun.
Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Eddy Priono mengatakan, kondisi tersebut bisa terjadi karena pendapatan pemerintah lebih kecil dari total belanja yang disebut defisit. Menurut Edi, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
“Sebenarnya utang kita bertambah, dan ini menjadi tantangan bagi pemerintahan berikutnya. Dari mana utang ini berasal? Utang ini berasal dari defisit anggaran. Dari mana defisitnya? Karena kita ingin belanja lebih banyak dari yang kita miliki. membelanjakan.” jelas Edi pada seminar “Menilai Sepuluh Tahun Pemerintahan Jokowi” pada Kamis (10/3/2024).
Eddy dalam pemaparannya menyampaikan rata-rata pertumbuhan utang pemerintah pada tahun 2014 hingga 2023 sebesar 13,8% per tahun (termasuk masa pandemi). Dalam hal ini, posisi utang pemerintah naik dari Rp2.605 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp8.445 triliun pada tahun 2023.
Meski jumlah tersebut masih bisa diatasi dalam beberapa indikator, namun meningkatnya beban pembayaran bunga utang setiap tahunnya dapat mengurangi ruang fiskal. Pasalnya, porsi pembayaran utang terhadap total belanja pemerintah meningkat dari 11% pada tahun 2014 menjadi 20% pada tahun 2023.
“Utang kami terus bertambah, banyak kritik, dan itu benar, dan kami tidak mau menyembunyikannya. Saat ini, sekitar 20% atau sekitar 20% pengeluaran kami digunakan untuk pembayaran utang,” jelas Eddie. . .
Menurut dia, yang menjadi permasalahan adalah keadaan neraca primer periode 2014-2023 (total penerimaan negara dikurangi belanja, tidak termasuk pembayaran bunga utang) selalu negatif atau defisit. Artinya, untuk melunasi utang tersebut secara mencicil, pemerintah harus mengambil utang baru.
“Saldo primer kita negatif,” katanya. “Saldo primer yang negatif berarti kita harus menerbitkan utang baru untuk melakukan pembayaran utang.
“Bahkan jika Anda menginginkan sisi positifnya, Anda masih bisa melakukannya. Utang pemerintah saat ini kurang dari 40% PDB, sementara undang-undang fiskal negara mengizinkan kita mencapai 60%, dan ini tidak menjadi masalah. Dan dari sisi ini , baiklah, lanjut Eddie.
Ia mengatakan, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah bertambahnya utang pemerintah adalah dengan mengurangi defisit anggaran. Baik dengan meningkatkan penerimaan negara atau mengurangi belanja.
Katanya, “Ya defisit harus dikurangi. Defisit harus dikurangi, kalau tidak pendapatan akan meningkat, pendapatan dari pajak, dan mungkin itu akan menjadi beban kita semua, atau belanja akan berkurang.” (FDL/FDL)