Jakarta –
Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Kinerja Keuangan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pihaknya telah menerima permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN). Diketahui, PDN baru-baru ini diserang ransomware yang membuat data penting miliknya tidak bisa diakses.
Pembinaan tersebut disampaikan Yusuf Ateh dalam rapat internal pembahasan Pusat Data Nasional pimpinan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Yusuf Ateh mengatakan, pihaknya akan fokus pada pengelolaan dan produksi Pusat Data Nasional serta riset masalah keuangan.
Nanti kita cek, kita diminta cek ke pemerintah PDN, kata Yusuf Ateh saat ditemui usai rapat, Jumat (28/6/2024).
Selama seminggu terakhir, Pusat Data Nasional dilanda serangan cyberware komersial. Penyerang memblokir data yang ada dan tidak dapat mengaksesnya. Pemerintah mengungkapkan, peretas meminta uang tebusan sebesar Rp 131 miliar untuk memulihkan data.
Serangan PDN ini diketahui setelah adanya gangguan pada sistem imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan layanan imigrasi terganggu pada Kamis 20 Juni akibat serangan PDN.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Cominfo) mengungkapkan, data sekitar 210 instansi pemerintah terkena dampak serangan peretasan tersebut. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirgen Aptica) Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pemerintah daerah termasuk instansi pemerintah yang diserang.
“Dari data yang terdampak ada 210 lembaga, baik di pusat maupun daerah. Tadi (Ditjen) Imigrasi sudah berhasil bergerak dan membuka layanannya. Kini LKPP masih berjalan, bersama Kementerian Kelautan dan Perizinan koordinasi perikanan, dan Kota Kediri (Pemerintah) sedang berjalan, dan yang lainnya masih berjalan, nah, kita lanjutkan,” kata Samuel dari Dinas Komunikasi dan Informatika. (barang/kg)