Jakarta –
Read More : Podcast: Menata Masa Depan dari Gaji Pas-pasan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakor Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2024 dengan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat pengawasan internal terhadap operasional pemerintahan.
Namun, menurutnya, pengawasan internal bukan sekedar mencari kelemahan dalam suatu operasi atau proyek, tapi juga mencegah terjadinya praktik buruk.
Jokowi juga menegaskan pengawasan internal tidak boleh dijadikan jebakan. Jika kesalahan sudah diketahui sejak awal, ada baiknya pemerintah diimbau untuk menghindari malpraktek.
“Tujuan pemantauan internal bukan untuk mendeteksi kesalahan lagi, tetapi untuk mencegah penyimpangan, oleh karena itu harus diberikan pedoman yang tepat. Hendaknya seseorang memberikan bimbingan yang benar, tidak memberikan jebakan, mengabaikan kesalahan apa pun. dia berkata. Jokowi dalam acara yang digelar di Istana Negara Pusat, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Jokowi menegaskan, fokus pengawasan internal bukan untuk mengetahui seberapa banyak kesalahan dan penyimpangan yang terjadi, melainkan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh masyarakat dari program pemerintah.
Ia juga mengimbau agar pengawasan internal pemerintah tidak menjadi kendala dalam percepatan suatu proyek.
“Tidak bisa ditambah lagi sinyal merah. Tidak boleh, tidak boleh, atau menambah sinyal larangan, pada dasarnya tidak bisa, tidak bisa. Tidak. Kalau kita ingin kereta cepat sampai tujuan, ya. akhirnya lambat,” kata Jokowi.
“Jika Anda takut kereta akan berhenti di suatu tempat, tunjuklah seseorang sebagai pemimpin proyek dan biarkan orang lain menunjukkannya,” tutupnya.
Saksikan juga videonya: Hakim Sekar Auditor PPKB saat penandatanganan perjanjian sewa satelit Artemis
(p/hns)