Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Yokowi) menegaskan birokrasi pemerintah harus melayani masyarakat dengan baik. Ia mengatakan, birokrasi tidak boleh mempersulit atau bahkan memperlambat kebutuhan masyarakat.
Hal itu dijelaskan Jokowi saat peluncuran program INA Digital GovTech. GovTech merupakan salah satu bentuk integrasi pelayanan pemerintah, program ini akan menciptakan semacam tol bagi pelayanan publik.
Saya ingin tegaskan kembali bahwa kehadiran birokrasi harus melayani, bukan mempersulit atau memperlambat, kata Jokowi saat peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/05/2024).
Jokowi mengatakan, ukuran keberhasilan pelayanan publik harusnya terletak pada kepuasan masyarakat. Pemerintah harus berorientasi pada manfaat yang diterima masyarakat, yang berakibat pada kemudahan pengelolaan banyak hal.
Selama ini, kata Jokowi, tujuan tersebut sulit tercapai karena terlalu banyak permintaan dari pemerintah baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Jokowi mengatakan ada sekitar 27.000 permohonan pemerintah di Indonesia dan itu tumpang tindih.
“Di kementerian dan lembaga, di pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, ada sekitar 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform bekerja mandiri, yang bekerja sendiri-sendiri, tidak mungkin bisa lebih mudah dan cepat. Tidak terintegrasi dan banyak yang justru tumpang tindih,” jelas Jokowi.
Simak Videonya: Jokowi Hadirkan 27.000 Aplikasi Pemerintah: Selalu Berorientasi Proyek
(benda/gambar)