Jakarta –
Untuk administrasi Pusat Informasi Nasional (PDNS), Proyek Korupsi Pengadaan Proyek (PDNS) (KOMINFO) diselidiki oleh Administrasi Distrik Jakarta Tengah (Kejari Jacpus). Hasil korupsi ini, pada tahun 2024, mengakibatkan serangan ransomware pada pengusiran informasi populasi pribadi Indonesia.
“Sanner dan Sandi State Sandi Agency (IFRD) adalah sejumlah layanan sebagai hasil dari sejumlah layanan sesuai dengan informasi pribadi Indonesia atau akuisisi Indonesia. 959.485.181.181.470 (3/14/2025).
Bani mengatakan kasus ini dimulai pada tahun 2020, pada saat itu Kominfo, 958 miliar pembelian barang dan jasa PDNS. Selama waktu ini, Direktur Bani, Komunikasi dan Informasi dan sektor swasta, Latlasata (AL) yang diduga memenangkan perjanjian PDNS.
“Pada tahun 2020 -an, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Informasi dan Informasi dan Informasi dan Informasi (KOMINFO), Pusat Informasi Nasional sementara (PDN) pada tahun 2020, pemenuhan dan informasi PCA), Pt A, Pt Al, Pt al dikondisikan,” katanya.
Seperti yang diketahui, nama Kementerian Komunikasi dan Kementerian Informasi saat ini atas nama komunikasi dan digital dan digital (Komtory). Kondisioner ini disebut Bani berusia 5 tahun. Detail berikut:
2020
Bersama dengan perusahaan khusus, pejabat Kementerian Komunikasi dan Informasi, biaya kontrak RP 60.378.450.000 nilai kontrak adalah pejabat untuk memenangkan PT A.
2021
Perusahaan swasta yang sama memenangkan lunak dengan biaya kontrak untuk Rp 102.671.346.360.
2022
Komunikasi dan Informasi dan Perusahaan Pt, Perusahaan yang sama di Pt al memiliki pengkondisian lain antara perusahaan yang sama, perusahaan yang sama, keberhasilan perusahaan yang akan dipilih sebagai penegakan 188.900.000.000 kontraktor.
2023
Dapatkan pekerjaan komputasi awan dengan Rp 350.959.942.158 Nilai Kontrak.
2024
Pada tahun 2024, RP memiliki nilai kontrak.
Bani muncul 959 miliar dalam mengimplementasikan PDSN ini. Pada saat yang sama, ia mengatakan implementasi itu tidak sesuai dengan nomor 95 yang difokuskan pada Sistem Negara No. 95, 2018.
“Namun, implementasi kegiatan ini tidak cocok untuk BSSN (PDN) dan PDA (PDN) dan PDS (PDN) dan PDS (PDN) (PDN) (PDN) (PDN) dan PDS memerlukan informasi umum sesuai dengan IFRS.”
Jaksa Penuntut, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan Tangerang Selatan dicari di Jakarta tengah di Jakarta tengah. Pencarian, jaksa penuntut, mobil, uang, dokumen, bangunan disita oleh barang elektronik.
“Dugaan korupsi diperkirakan menjadi penyebab kerugian finansial negara untuk seratus miliar -miliar,” katanya. “Lihat video pemerintah yang menolak untuk menolak membayar di PDNS Hacker 131 miliar (Agustus / Fay)