Jakarta –
Read More : Trump Bakal Naikkan Tarif Impor, Dampaknya Hantui Negara Asia
Namun menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, program tersebut masih belum dibahas dan dibahas secara detail di Kementerian Keuangan (Kemenke).
“Ini masih memerlukan pembahasan yang cukup panjang dengan Kementerian Keuangan saat ini. Jadi belum ada keputusan atau detail yang bisa saya umumkan sekarang. Baru dalam tahap pembahasan,” kata Nadiem dalam rapat DPR RI di DPR RI. Gedung, Selasa (21.5.2024) kemarin.
Menteri Keuangan Sri Muliani Indrawati kemudian bereaksi terhadap program pinjaman mahasiswa. Bendahara negara itu mengatakan, belum ada informasi dari Nadiem ke Kementerian Keuangan sehingga ia tak mau berkomentar banyak.
“Saya belum dapat informasi dan usulannya, jadi saya belum bisa berkomentar,” jelas Sri Muljani saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/05/2024).
Akhir Januari tahun lalu, Sri Muljani sendiri yang membuka wacana pembentukan program pinjaman mahasiswa resmi dari pemerintah. Hal ini menanggapi hebohnya tawaran pembayaran biaya kuliah menggunakan layanan peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang diadakan di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Ia meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (ELMP) Kementerian Keuangan membahas perkembangan pinjaman mahasiswa. Pada waktunya, keputusan akan diumumkan.
Terkait adanya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, saat ini kami sedang berbicara dengan Dewan Pengawas LPDP dan meminta agar LPDP bisa mengembangkan yang namanya pinjaman mahasiswa, kata Sri Muliani di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024) lalu ). (atau/red)