Jakarta –
Ekonom Senior Institute for Economic Development and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menaikkan rasio utang hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Faisal menilai hal ini bisa menyebabkan utang Indonesia semakin bertambah.
Faisal mengatakan kenaikan rasio utang akan menyebabkan Indonesia mencatat defisit lebih dari 3%. Menurut dia, kenaikan indikator tersebut tidak memperhitungkan strategi peningkatan penerimaan negara, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Jadi jangan bicara omong kosong, jangan memaksakan diri. Tentu saja, Prabowo ingin meninggalkan negaranya, dengan mengatakan bahwa utangnya telah meningkat sebesar 50% dari PDB. Artinya defisit akan lebih dari 3% setiap tahunnya. Oleh karena itu, pertama, undang-undang tentang pendanaan negara harus diubah. Ini pertanda buruk bagi semua orang. “Tidak ada yang agresif, tidak masuk dalam strategi peningkatan NPBP,” kata Faisal saat ditemui di Jakarta, Selasa (17 Juli 2024). .
Selain itu, ia juga menegaskan, utang Indonesia masih aman dan berada di bawah 40% PDB. Katanya, hal itu belum bisa diterapkan di Indonesia.
Pasalnya, ini merupakan indikator negara maju yang tarif pajaknya 20-30%. Sedangkan tarif pajak di Indonesia hanya 10%. Jika tarif pajak Indonesia tetap konstan dan meningkatnya utang dapat membebani APBN.
Saat ini, utang Indonesia meningkat menjadi Rp 2.800 triliun. Faisal mengatakan, dengan jumlah tersebut, Indonesia sudah kehabisan tenaga untuk melunasinya.
“Utangnya di bawah 40% PDB, tapi ini indikator negara maju yang tarif pajaknya 20-30%, dalam kasus kami hanya 10%. Kemampuan kita membayar utang bergantung pada tarif pajak. Kalau tarif pajaknya flat pasti turun terus ya? Artinya berat. Artinya penganggaran menjadi sulit, jelasnya.
FYI, sebelumnya diberitakan, Prabowo akan menaikkan rasio utangnya hingga 50% terhadap PDB. Kabar tersebut dibantah Satgas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Ketua Satgas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah ke depan akan mempertahankan batas defisit APBN tahun 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dasco memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN tahun 2025 akan tetap pada level saat ini, yakni sebesar 20% dari PDB. sekitar 30%.
“Pemerintah tetap teguh pada komitmen pengelolaan keuangan berkelanjutan dan prudent,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).
Menurutnya, pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama dalam pengelolaan fiskal, yakni menjalankan praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit hingga 3,0% dan menjaga rasio utang terhadap PDB pada level saat ini. Dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia mengatakan, pemerintahan Prabowo akan menjaga komitmen disiplin keuangan tersebut karena pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, pemerintah akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk mendanai pertumbuhan ekonomi. (lunas/lunas)