Bangkok-
Rencana pajak turis Thailand sebesar 300 baht atau sekitar 133 ribu gagal. Kebijakan ini telah dibatalkan.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri (PM) Sretha Thabi, dilansir dari Pattaya Mail, Jumat (14/6/2024).
Kebijakan tersebut awalnya diusulkan oleh Komite Kebijakan Pariwisata Nasional sebagai dana medis bagi wisatawan yang melakukan pariwisata di masa pandemi. Namun perlawanan datang dari berbagai pihak.
Pajak turis diperkirakan tidak berlaku untuk warga negara Thailand, diplomat, pemegang izin kerja, dan anak-anak di bawah usia dua tahun.
Pemegang visa elit dan perpanjangan masa tinggal selama satu tahun berdasarkan pensiun atau pernikahan mengeluh bahwa mereka sama sekali bukan “turis”.
Di sisi lain, ada maskapai penerbangan yang menentang penambahan pajak pada tiket karena mereka tidak bisa mengatakan (tanpa penyelidikan menyeluruh) siapa yang mau dan siapa yang tidak.
Dalam pidato pembatalannya, Shretha menjelaskan bahwa proyek yang dibatalkan tersebut tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Ketua Menteri Shretha berharap peningkatan jumlah pengunjung asing akan menambah pendapatan negara.
Namun, ekspatriat, terutama mereka yang hidup dengan dana pensiun dan kebijakan sebelum pajak, akan menghargai keadilan kebijakan pajak penghasilan luar negeri terhadap pendapatan Thailand.
Terakhir, pajak turis sebesar 300 baht tinggal kenangan sebagai istilah yang pernah membuat resah wisatawan. Tonton video “Wisatawan di Thailand Harus Bawa Rp 6,5 Juta, RI Tak Mau Ikut” (bnl/fem)