Jakarta –
Penjualan mobil baru akan menghadapi tantangan berat tahun depan. Untuk itu, beberapa pabrikan, termasuk Hyundai, sepakat untuk kembali menerapkan program PPnBM DTP.
Meski demikian, Hyundai berharap program relaksasi tersebut dipersiapkan secara matang. Misalnya, besaran “diskon” yang diberikan tidak sama, tergantung pada Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) kendaraan, besaran emisi, dan total investasi perusahaan di Indonesia.
Jadi Hyundai, kita ngobrol dengan teman-teman, kita berharap insentif pemerintah bisa mendorong investasi yang ada, kata Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) di SCBD, Jakarta Pusat.
“Karena investasi pemerintah harusnya punya tujuan, pertama ramah lingkungan. Jadi semakin ramah lingkungan, semakin baik. Kedua, investasi atau TKDN. Semakin besar kandungan lokalnya, semakin banyak nilai yang didapat,” imbuhnya. .
Menurut Frans, adanya “subsidi” dapat merangsang minat konsumen untuk membeli kendaraan baru. Bahkan, kata dia, mereka yang awalnya tidak berniat membeli bisa tiba-tiba berubah pikiran setelah melihat harga yang lebih murah.
“Tapi ada catatan kalau ada kebijakan penghapusan atau pemotongan PPnBM harus diperhatikan. Apakah mobilnya lebih ramah lingkungan sehingga mendapat insentif yang lebih baik? Jadi ada bedanya,” ujarnya.
Lalu bedanya lagi besaran investasinya, karena Hyundai investasinya besar, ada yang pabrik, baterai, lalu produk, tambah Frans.
Kini pemerintah telah mengumumkan insentif untuk industri mobil Tanah Air. Insentif mobil listrik akan dilanjutkan tahun depan dengan sistem yang sama seperti tahun ini. Sementara mobil hybrid dipastikan mendapat diskon PPnBM sebesar tiga persen. Artinya, pemerintah membayar tiga persen dari pembayaran PPnBM untuk mobil hybrid. Insentif ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Simak video “Review Hyundai Tucson Hybrid: Medium SUV Berpenampilan Keren dan Mesin Irit (sfn/dry)”