Jakarta –
Read More : Pelaku Usaha Wajib Atur Ulang Strategi Bisnis di Tengah Tekanan Global
Komunitas ini kagum dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai -tambah pajak (PPN) dari 11% menjadi 12% tahun depan. Satu hal yang dibahas secara luas, perhitungan yang dinyatakan di balik kebijakan tersebut memiliki peningkatan beban pajak 9%.
Ketika ditanya tentang tanggapan tentang masalah ini, Menteri Koordinasi Ekonomi Airlangga Hartarto enggan berkomentar banyak orang. Peningkatan PPN hanya 1%.
“Penambahan hanya 1%,” kata Erlangga, pertemuan di Alphamart Drive, alum Sukera, Tangerang, Banden, Minggu (12/22/2024).
Kemudian ketika ukuran 9% adalah beban pajak, Airlangga juga enggan menjawab. Dia kemudian menekankan lagi bahwa peningkatan PPN hanya 1%.
“Wat hanya menambahkan 1%,” katanya lagi.
Selain itu, ketika diminta tanggapan mengenai jumlah penolakan terhadap peningkatan PPN yang direncanakan menjadi 12% tahun depan, tetap optimis bahwa membeli tahun depan. Pemerintah juga telah mengumumkan berbagai impuls untuk menjaga keseimbangan.
“Jika pemerintah selalu optimis (daya beli aman),” kata Airlangga.
“Tentu saja kita melihat daya beli tahun depan, pemerintah tampak berbagai paket stimulus,” tunggu.
Erlangan mengatakan, ada beberapa impuls yang akan diberikan oleh pemerintah pada tahun 2025 sejalan dengan implementasi kebijakan baru. Stimulus, antara lain, seperti pengurangan turub listrik 50% pada periode Januari-Februari sampai insentif untuk membeli 2 miliar perumahan RP adalah PPN.
Selain itu, PPN untuk potongan motor listrik sepenuhnya dibawa oleh pemerintah (DTP). Demikian pula untuk mobil listrik, bahkan menambahkan pengurangan pajak penjualan pada barang -barang mewah yang diperkenalkan oleh pemerintah (PPNBM DPTP) sebesar 3%.
“Sekarang, itu membuktikan pemerintah menjadi apa yang dibeli masyarakat,” katanya.
Muatan pemerintah sektor alias watt 0% wat tahun depan. Itu dibuat salah satunya karena sektor transportasi memiliki dampak besar pada inflasi.
Rilis PPN juga ditinggalkan. Airlangga menambahkan, beberapa staples juga dicuri oleh PPN oleh pemerintah, sehingga 11%tetap di 11%.
Erlangan meyakinkan bahwa pemerintah akan segera mengeluarkan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mencakup rincian barang mewah yang dikenakan 12%. Aturan akan diterbitkan pada akhir 2024.
“PMK sebelum 1 Januari (2025),” kata Airlangga.
Untuk informasi Anda, peningkatan beban pajak PPN 9% sekarang viral di alam semesta dunia maya. Berbagai akun mulai mengubah perhitungan dan menemukan bahwa kenaikan beban pajak 11% menjadi 12% adalah 9%.
Menanggapi hal ini, pengamat pajak dari Pusat Analisis Pajak Indonesia (TIEIE) menjelaskan Acbar Fagri, seperti tarif pajak hukum atau hukum tertulis hukum. Peningkatan ini dari 1% dari 11% menjadi 12% tarif pajak hukum.
“Memang, pemerintah biasanya menggunakan tarif pajak hukum. Meskipun 9% 9% adalah peningkatan jumlah pengeditan pajak. AFP dihubungi pada hari Sabtu (12/21).
Periksa videonya juga ‘beberapa orang mulai menolak penolakan 12%’:
(Sch / keren)