Jakarta –
Read More : Donald Trump Vs Kamala Harris, Siapa Lebih Kaya?
Kementerian Perhubungan berencana melantik Direktur Jenderal baru untuk mengatasi permasalahan integrasi transportasi. Hal ini diharapkan dapat membantu mendorong konektivitas antar moda transportasi umum.
Menteri Perhubungan Dadi Purvagandhi mengatakan, pihaknya berencana membentuk Direktur Jenderal (Ditjen) Perhubungan dan Integrasi Multimoda pada awal masa jabatannya. Ini adalah usulan pemerintah sebelumnya.
Dalam rapat kerja pertama komisi tersebut dengan V DPR RI (Rakar), Doody mengatakan, “Pemerintah sebelumnya mengusulkan penambahan Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda. Dirjen ini akan bertugas mengintegrasikan transportasi.” Senan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Pertama, Dadi menjelaskan, persoalan integrasi ini merupakan tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetebek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.
“Diharapkan sambungan-sambungan yang sebelumnya tidak tertangani dengan baik menjadi fokus Kementerian Perhubungan ke depan,” ujarnya.
BPTJ didirikan pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) no. 103 Tahun 2015 tentang BPTJ. Berdasarkan masukan Duddy, badan ini selanjutnya akan dilebur menjadi Direktorat Teknis baru.
Doody mengatakan, penghapusan dan konsolidasi BPTJ merupakan bagian dari transisi penyesuaian yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Hal ini sesuai dengan surat Mensesneg Nomor B-948/M/D-1/H.03.00/10/2023 tentang penghapusan BPTJ.
“Saat ini Kementerian Perhubungan belum memiliki satuan kerja setingkat Eselon 1 yang fokus menangani konektivitas atau integrasi,” ujarnya.
Simak Videonya: 27 Bandara Dibangun di Era Jokowi, Ini Kata Kementerian Perhubungan
(shc/kil)