Jakarta –
Ransomware menyerang pusat data nasional untuk sementara dan pelaku serangan siber menuntut uang tebusan sebesar USD 8 juta atau setara Rp 131 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan, sebanyak 210 data otoritas pemerintah dikunci oleh pelaku.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, instansi pemerintah tersebut meliputi pusat dan daerah.
“Datanya ada 210 instansi yang terdampak, baik pusat maupun daerah. Tadi (Ditjen) Imigrasi sudah bisa bergerak dan menghidupkan layanannya. Kemudian LKPP sudah berjalan, Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan juga sudah berjalan. juga nyala, dan (Pemerintah) Kota Kediri sudah nyala dan lain-lain sedang berjalan, makanya kita migrasikan datanya,” kata Semuel di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (24/6/2024).
Serangan siber ransomware diketahui terjadi di pusat data sementara nasional di Surabaya, Jawa Timur. Serangan tersebut dilancarkan menggunakan ransomware Brain Cipher sejak Kamis (20/6/2024).
Semuel mengatakan, pemerintah sejauh ini berupaya untuk terus berbenah. Belum diketahui kapan sembuhnya, Semuel hanya berjanji akan dirawat secepatnya.
“Jadi begini prosesnya, kecepatannya harus dipercepat kalau ada koordinasi antara tenant dan penyedia layanan cloud,” kata Semuel.
Lebih lanjut, CEO Aptika mengatakan berbagai pihak terkait mulai dari Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Polri, Telkom dan instansi pemerintah terkait lainnya terus menyelidiki penyebab serangan siber ransomware. .
“Persoalan yang ada saat ini sebenarnya adalah investigasi atau investigasi digital dan kami masih dalam proses, jadi harap bersabar. Dan karena ini varian baru, kami berkoordinasi dengan berbagai organisasi, dalam dan luar negeri, untuk serangan ransomware ini. saat ini belum bisa dijelaskan lebih detail,” tutupnya. Simak video “Kominfo: Beberapa Layanan di Pusat Data Nasional Mulai Berfungsi” (agt/fyk)